Beberapa waktu lalu, sebuah berita menarik perhatian di grup WhatsApp saya: “Janji Greenhouse Menggantung, Wakil Bupati Purwakarta Diduga Ingkar Janji, Demokrat Murka.” Berita ini menyoroti ketidakpuasan Partai Demokrat terhadap Wakil Bupati Purwakarta yang belum merealisasikan janji pembangunan greenhouse.
Namun, alih-alih fokus pada inti masalah—yakni komitmen pejabat publik terhadap janjinya—percakapan dalam grup malah berbelok. Ada yang menanggapi dengan komentar seperti ini:
“Lebay… can asak politikna. Emang PKB jaman Anne rek ngarehab kantor terealusasi kitu, terus jaman si Dedi sarua.”
Dalam bahasa Indonesia:”
Lebay…politiknya belum matang. Emang PKB jaman Anne mau rebak kantor terealisasi? Terus jaman si Dedi sama?”
Lalu muncul juga komentar lainnya yang membahas soal pencalonan:
“Haji aming sihhh dicalonkan Demokrat Jol KA pan.”
Dalam bahasa Indonesia:
“Haji Aming dicalonkan Demokrat tiba-tiba ke PAN”
Komentar-komentar ini lebih menunjukkan ke arah pembelaan diri yang tidak relevan, yaitu dengan membandingkan situasi sekarang dengan masa lalu, yang mana ini adalah bentuk dari tu quoque, sebuah kesalahan logika yang terjadi ketika seseorang membela diri dengan menyatakan bahwa pihak lain juga pernah melakukan kesalahan serupa. Artinya, jika yang lalu juga begitu, kenapa yang sekarang disalahkan?
Padahal, dua kesalahan tidak pernah bisa saling membenarkan. Jika pejabat sebelumnya gagal menepati janji, itu tetap menjadi masalah. Namun, kegagalan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pejabat yang sekarang mengulangi hal yang sama. Membela keburukan hanya karena keburukan tersebut pernah terjadi sebelumnya justru memperparah budaya permisif dan merusak standar integritas publik.
Jika pola berpikir seperti ini terus dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya mengarah pada kekeliruan logika, tetapi juga pada penurunan moral publik. Fenomena ini akan melahirkan desensitisasi moral, di mana masyarakat kehilangan kepekaan terhadap nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi. Keburukan yang dianggap “biasa” atau “wajar” lama-kelamaan akan membuat kita jadi tidak peka terhadap ketidakjujuran, kegagalan, dan pengingkaran janji.
Ketika janji politik dilanggar, dan hal tersebut dibela hanya karena “dulu juga begitu”, kita bukan hanya sedang menumbuhkan kebohongan, tetapi juga merelakan kehancuran etika dan standar moral yang seharusnya menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika kebiasaan seperti ini dibiarkan, maka para pemimpin akan kehilangan arah moral mereka, sementara masyarakat akan kehilangan rasa harapan akan perubahan yang sejati. Mereka akan berkata: “Ah, semua juga sama.” Pada titik ini, politik tidak lagi menjadi arena perjuangan nilai, tetapi justru beralih menjadi permainan yang kosong dan transaksional.
Sebagai warga negara, kita boleh saja memiliki perbedaan pilihan politik. Namun, dalam hal moralitas dan integritas publik, tidak boleh ada tawar-menawar. Kesalahan tetap harus disebut kesalahan. Janji harus dipenuhi. Komitmen harus dipertanggungjawabkan.
Karena jika kita membiarkan kekeliruan demi loyalitas politik, kita akan terbiasa hidup dalam keburukan yang kita normalisasi sendiri. Dan ketika kesadaran itu datang, mungkin sudah terlambat untuk memperbaikinya. (Red)
Catatan :
Tulisan ini bagian dari seri Akal Sehat, ruang reflektif untuk mempertajam cara berpikir di tengah debat publik yang sering melenceng dari logika.
Baca juga:
Saat Tak Mampu Menjawab, Serang Orangnya : Refleksi Kritis Atas Sesat Pikir Ad Hominem
