Bayangkan seorang anak di pedalaman Purwakarta yang harus berjalan jauh melewati jalan beton mulus, namun tiba di ruang kelas bocor tanpa guru tetap. Ini bukan fiksi. Ini potret nyata dari pembangunan yang lebih rajin menyusun batu daripada menanam nilai. Ironi seperti ini tak boleh lagi terjadi jika kita sungguh ingin membangun “Purwakarta Istimewa”.
Saya ingin mengingatkan, membangun manusia bukan hanya soal niat baik, tapi juga keberanian politik dan keberpihakan anggaran. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta 2025–2029, pemerintah menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama. Tapi pertanyaannya: sejauh mana hal itu tercermin dalam alokasi anggaran?
Infrastruktur Melonjak, SDM Tertinggal
Faktanya, anggaran belanja modal—yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik—naik hampir tiga kali lipat dari Rp161 miliar pada 2025 menjadi Rp467 miliar pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan belanja modal mencapai 32,97% per tahun. Lebih mencolok lagi, belanja untuk jalan, jaringan, dan irigasi saja meningkat 65,65% per tahun, dari Rp55 miliar menjadi Rp327 miliar dalam lima tahun.
Bandingkan dengan belanja pegawai dan sektor lain yang langsung berdampak pada peningkatan kapasitas SDM. Belanja pegawai justru mengalami penurunan rata-rata sebesar -1,27%, dari Rp1,05 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp998 miliar pada 2029. Belanja bantuan sosial naik hanya 5,71% per tahun—jauh tertinggal dari lonjakan belanja infrastruktur.
Jika pembangunan SDM menjadi misi utama, mengapa tidak ada keberpihakan nyata pada anggaran untuk pendidikan, pelatihan kerja, atau peningkatan kualitas tenaga pengajar dan tenaga kesehatan?
Antara Visi Mulia dan Angka-angka yang Menyesakkan
Dengan IPM Purwakarta pada 2023 di angka 72,62 (masih di bawah rata-rata Jawa Barat yang 74,39), dan angka pengangguran terbuka mencapai 7,16%, kebutuhan untuk membangun SDM yang berkualitas adalah urgen. Namun sayangnya, kebijakan anggaran yang ditawarkan pemerintah belum mencerminkan keseriusan itu.
Yang muncul justru paradoks: membangun manusia dideklarasikan sebagai prioritas, tapi membangun beton yang dibiayai besar-besaran.
Saya tentu tidak menolak pentingnya infrastruktur. Tetapi pembangunan tanpa keseimbangan hanya akan menciptakan ruang kosong: gedung sekolah bagus tapi guru kurang dilatih, jalan bagus tapi tenaga kerja lokal tak punya keahlian untuk bersaing, layanan digital canggih tapi literasi masyarakat tertinggal.
Saatnya Konsisten: Anggarkan untuk Manusia
Saya ingin mengingatkan, bahwa membangun manusia butuh keberanian politik dan fiskal. Anggaran bukan sekadar angka, tapi cerminan nilai dan prioritas. Jika pemerintah sungguh ingin mewujudkan Purwakarta Istimewa, maka SDM harus ditempatkan sebagai investasi utama, bukan hanya slogan di dokumen strategis.
Kenaikan belanja modal sebesar 189% dalam lima tahun mestinya diimbangi dengan peningkatan serupa pada sektor pengembangan manusia. Jika tidak, maka mimpi besar itu hanya akan jadi retorika tahunan yang berlalu tanpa bekas.
Catatan Penulis:
Ini adalah bagian ketiga dari seri “RPJMD Purwakarta: Harapan dan Kenyataan”.
Tulisan pertama : Mencari Keseimbangan Ekonomi dalam Ranwal RPJMD Purwakarta
Tulisan kedua : Purwakarta yang Kian Sesak: Saat Ranwal RPJMD Belum Menyentuh Akar Masalah Lingkungan
Penulis: Agus Sanusi, M.Psi
Aktivis pada Lembaga Kajian Publik Analitika Purwakarta
