Madilognews.com – Di era di mana semua orang bisa menjadi tokoh utama di media sosial, kita sering melihat hal yang sama juga terjadi dalam politik. Pemimpin tampil bukan semata sebagai pengambil kebijakan, tapi sebagai bintang pertunjukan. Bukan lagi soal apa yang dilakukan, melainkan bagaimana itu terlihat—di kamera, di baliho, di media daring.
Dari pemimpin daerah yang sibuk membagikan video kegiatan rutin bak selebgram, hingga politisi nasional yang tak henti menciptakan narasi dramatis tentang dirinya, kita seolah sedang menyaksikan kontes ego. Tapi ini bukan semata soal gaya. Ada sesuatu yang lebih dalam dan psikologis yang sedang bermain di balik panggung kekuasaan: narsisme.
Baca juga: Di Balik Seragam Loreng: Mengungkap Risiko Psikososial Anak dalam Keluarga Militer
Kekuasaan dan Cermin Diri
Dalam psikologi sosial, narsisme bukan sekadar percaya diri tinggi. Ia adalah kondisi di mana seseorang sangat membutuhkan pengakuan dan kekaguman dari orang lain. Ia hidup lewat sorotan. Dalam konteks kekuasaan, narsisme bisa menjadi jebakan: kekuasaan tak lagi dipandang sebagai alat untuk melayani, tapi sebagai cermin untuk terus memandangi diri sendiri.
Sebuah studi dari Rosenthal dan Pittinsky (2006) di jurnal The Leadership Quarterly menyebut fenomena ini sebagai “narcissistic leadership”—gaya kepemimpinan yang berpusat pada diri sendiri, di mana pencitraan lebih dominan ketimbang substansi. Sementara Post (2005) dalam buku The Psychological Assessment of Political Leaders menjelaskan bagaimana karakter narsistik membuat pemimpin cenderung mengabaikan kritik, memanipulasi opini publik, dan mempersonalisasi kekuasaan.
Indonesia dan Budaya Panggung Kekuasaan
Fenomena ini terasa sangat dekat dengan kehidupan politik Indonesia. Banyak pemimpin daerah berlomba tampil dramatis di media sosial: menangis di depan publik, marah-marah di pasar, atau seolah menyamar demi menemukan “fakta di lapangan.” Bukannya salah, tapi jika semua itu lebih banyak ditujukan untuk kamera ketimbang perbaikan sistemik, kita patut bertanya: ini kepemimpinan atau pertunjukan?
Baliho yang terlalu besar, slogan yang terlalu personal, atau penggunaan media sosial yang berlebihan bukanlah gejala biasa. Itu bisa jadi pertanda bahwa kekuasaan telah menjadi cermin, bukan alat. Dan publik—sering kali—terbuai, bahkan ikut memuja.
Apa Risikonya?
Jika dibiarkan, kepemimpinan narsistik bisa membawa risiko serius: hilangnya ruang untuk kritik, runtuhnya akuntabilitas, dan rapuhnya kepercayaan publik. Pemimpin yang terlalu sibuk membangun citra akan sulit menerima masukan. Ia lebih ingin dikagumi daripada dikoreksi.
Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Kita akan membangun sistem politik yang lebih menghargai acting ketimbang thinking, yang lebih percaya pada dramatisasi ketimbang data. Rakyat tak lagi melihat pemimpin, tapi aktor. Dan negara tak lagi dipimpin, tapi dipertontonkan.
Baca juga:Mengapa Kita Mudah Mengikuti Mayoritas? Mengungkap Psikologi Sosial di Balik Konformitas
Lalu, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Kesadaran publik menjadi kunci. Kita sebagai warga tak boleh hanya menjadi penonton yang pasif. Kita perlu belajar membedakan antara citra dan kerja nyata. Perlu bertanya lebih dalam: “Apa yang sebenarnya dikerjakan pemimpin ini ketika kamera mati?”
Karena dalam dunia yang penuh suara dan sorotan, penting bagi kita untuk tetap mendengar suara dari dalam diri sendiri—terutama saat kita memilih siapa yang layak dipercayai untuk memegang kuasa.
Sumber
Rosenthal, S. A., & Pittinsky, T. L. (2006). Narcissistic leadership. The Leadership Quarterly, 17(6), 617–633.
Post, J. M. (2005). The Psychological Assessment of Political Leaders: With Profiles of Saddam Hussein and Bill Clinton.
Watts, J. (2016). The narcissist as hero and villain: Culture, celebrity and political psychology. Political Psychology, 37(3), 407–420.
