Purwakarta – Madilognews.com – Fenomena politisi berpindah-pindah partai kembali menjadi sorotan, kali ini datang dari sosok Abang Ijo Hapidin, yang telah berganti partai sebanyak empat kali. Mulai dari mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta di PKB, pindah ke Partai NasDem untuk nyaleg di DPRD Provinsi, kemudian bergabung dengan Partai Demokrat untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, hingga akhirnya menjabat Ketua DPW PSI Jawa Barat.
Tindakan loncat partai yang sering dilakukan ini mengundang kritik tajam dari para pengamat politik. Mufti Alfiansyah, seorang pengamat politik menyatakan bahwa fenomena ini mencerminkan politik oportunis.
“Partai dianggap seperti kos-kosan, tempat untuk singgah sementara. Jika tidak cocok dengan kepentingan pribadi, langsung pindah tanpa ada komitmen ideologi yang jelas,” ungkap Mufti dengan nada tegas.
Baca juga: Korban LKP Azumy Tolak Undangan, Siapkan Proses Hukum: Kami Ditipu Miliaran!
Partai Dikiranya Kos-Kosan, Politik Tanpa Ideologi
Bagi Mufti, fenomena loncat partai yang sering terjadi ini menjadi cerminan dari ketidakseriusan dalam berpolitik. Menurutnya, politik bukanlah arena untuk mencari tempat yang nyaman demi kepentingan pribadi, tetapi harus berlandaskan pada ideologi dan visi yang jelas.
“Jika seorang politisi berpindah-pindah hanya karena tidak mendapatkan keuntungan atau kursi yang diinginkan, itu jelas mencerminkan politik yang tidak berkomitmen pada ideologi dan perjuangan untuk rakyat,” lanjut Mufti.
Mufti juga menambahkan bahwa tindakan seperti ini sangat merusak demokrasi Indonesia. Partai politik, yang seharusnya menjadi wadah perjuangan untuk ideologi dan nilai-nilai yang lebih besar, kini sering kali dianggap sekadar kendaraan untuk meraih kekuasaan.
“Politik yang hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memperjuangkan prinsip dan ideologi, hanya akan membuat demokrasi kita semakin terdegradasi,” tegas Mufti.
Politik Tanpa Komitmen, Masa Depan Demokrasi Terancam
Fenomena loncat partai ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam sistem politik di Indonesia. Sebagai politisi yang berpindah-pindah partai tanpa memegang teguh satu ideologi, Abang Ijo Hapidin menjadi simbol dari praktik politik tanpa ideologi. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kualitas demokrasi kita jika para politisi terus berpindah-pindah demi mengejar kekuasaan atau kursi tanpa mengindahkan komitmen terhadap rakyat dan visi partai.
“Jika loncat partai terus terjadi, kita akan semakin jauh dari tujuan politik yang seharusnya, yaitu memperjuangkan kepentingan rakyat melalui ideologi yang jelas dan prinsip yang kokoh,” ujar Mufti, mengingatkan.
Baca juga: Festival Dulag 2025: Merawat Tradisi, Menggaungkan Keberkahan di Purwakarta
Masyarakat Perlu Cerdas Memilih Politisi
Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih politisi. Jangan hanya memilih berdasarkan nama atau jaminan kekuasaan semata, namun perlu melihat rekam jejak dan komitmen ideologis dari para calon. Politisi yang berpindah-pindah tanpa dasar ideologi yang jelas hanya akan merusak kualitas demokrasi kita.
Pada akhirnya, kita harus bertanya: apakah kita akan terus mendukung politisi yang berpindah-pindah partai hanya demi kepentingan pribadi mereka, atau memilih mereka yang benar-benar memiliki komitmen terhadap ideologi yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat?
Jika demokrasi Indonesia ingin bertahan dan berkembang, maka kita harus kembali mengedepankan politik yang berlandaskan pada prinsip, ideologi, dan perjuangan untuk perubahan nyata, bukan sekadar pencapaian kekuasaan pribadi.