Madilognews.com – Program Imah Alus yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada tahun anggaran 2025 dinilai sebagai langkah positif dalam penyediaan hunian layak bagi warga miskin. Namun di balik kebijakan ini, tersimpan persoalan besar yang belum terselesaikan: backlog rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Purwakarta mencapai 10.775 unit.
Pemerintah daerah melalui APBD 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk program tersebut, dengan target pembangunan sekitar 300 unit rumah. Dengan alokasi dana sebesar Rp40 juta per unit, jumlah rumah yang bisa ditangani setiap tahun terbatas. Bahkan, setelah memperhitungkan biaya teknis dan distribusi di lapangan, jumlah unit yang terealisasi diperkirakan hanya sekitar 278 unit.
Baca juga: Program Imah Alus 2025: Pemkab Purwakarta Alokasikan Rp12 Miliar untuk 302 Rumah Tidak Layak Huni
Angka-angka yang Menjelaskan Masalah
Dengan kecepatan penanganan seperti itu, backlog sebanyak 10.775 unit rumah tidak layak huni baru akan selesai dalam waktu lebih dari 38 tahun. Perhitungan tersebut belum memperhitungkan kemungkinan bertambahnya rumah rusak baru akibat usia bangunan, bencana, atau kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kalau hanya 302 rumah per tahun, sementara ada hampir 11 ribu rumah yang rusak berat dan tak layak huni, maka generasi berikutnya pun belum tentu selesai menikmatinya,” ujar Rizky Widya Tama, aktivis dari Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP), kepada Madilognews, Jum’at (25/07/2025).
Menurut Rizky, program ini tak bisa berdiri sendiri jika ingin memberi dampak struktural dalam pengentasan kemiskinan dan perumahan. Ia menilai bahwa ke depan, Pemkab harus menyusun peta jalan penyelesaian backlog secara terbuka dan melibatkan berbagai sumber daya.
Kenapa Realisasinya Tak Bisa Maksimal?
Program Imah Alus tahun ini mengalami kenaikan standar bantuan dari sebelumnya Rp20 juta menjadi Rp40 juta per unit. Kebijakan ini diambil agar kualitas pembangunan rumah lebih layak secara struktural dan estetika. Namun, konsekuensinya adalah penurunan kuantitas rumah yang dapat dibangun dengan anggaran terbatas.
Berdasarkan perhitungan anggaran:
- Rp12 miliar ÷ Rp40 juta = 300 unit (teoretis)
- Realisasi estimatif: ±278 unit
(karena pengurangan dari biaya teknis: transportasi ke lokasi terpencil, ongkos fasilitator, dan kebutuhan distribusi material)
Dengan asumsi tersebut, maka backlog hanya bisa dikurangi sekitar 2,5% per tahun.
Butuh Sinergi, Bukan Sekadar Seremoni
Untuk menyelesaikan backlog dalam waktu lebih singkat, Rizky menyarankan agar Pemkab tak hanya bertumpu pada APBD kabupaten. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk:
- APBD Provinsi Jawa Barat melalui program Rutilahu provinsi.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian PUPR, khususnya lewat program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
- CSR dari swasta dan BUMN, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Purwakarta.
- Partisipasi masyarakat desa, baik melalui padat karya, gotong royong, maupun pengelolaan bantuan lewat BUMDes.
“Tanpa perlu menunggu perubahan besar, kolaborasi bisa dimulai dari desa. Pemerintah tinggal membuka ruang partisipasi yang terstruktur,” kata Rizky.
Risiko Etalase Politik
Program Imah Alus memiliki daya tarik visual dan emosional yang kuat. Foto kepala daerah yang menyerahkan kunci rumah kepada warga miskin kerap dijadikan simbol keberpihakan. Namun, jika tidak dibarengi dengan skema pembiayaan jangka panjang dan target yang terukur, program ini rawan menjadi etalase politik semata.
“Simbol memang penting, tapi jangan sampai menutup realitas. Persoalan kemiskinan struktural tidak bisa ditangani dengan pendekatan seremonial,” tegas Rizky.
Baca juga: Raih Rekor Muri: Gerakan Ngosrek Bareng Menghidupkan Tradisi dan Merawat Purwakarta
Simulasi Pembiayaan Ideal
Untuk menyelesaikan backlog dalam waktu lima tahun, diperlukan upaya luar biasa:
- 10.775 ÷ 5 = 2.155 unit per tahun
- 2.155 unit x Rp40 juta = Rp86,2 miliar per tahun
Artinya, dibutuhkan peningkatan anggaran lebih dari tujuh kali lipat dari alokasi saat ini. Atau, solusi lain: membangun konsorsium pembiayaan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.
Program Imah Alus adalah langkah maju dalam penyediaan hunian yang lebih bermartabat bagi warga miskin. Namun, jika ingin mengatasi backlog rumah tak layak Purwakarta secara menyeluruh, dibutuhkan komitmen lintas anggaran, strategi jangka panjang, dan perubahan cara pandang dari seremoni ke solusi sistemik. Tanpa itu, puluhan ribu warga akan tetap menanti rumah layak — dan mungkin hanya menemukan harapan dalam bingkai foto seremoni.