Purwakarta – Madilognews.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purwakarta menuai sorotan publik. Berbagai keluhan masyarakat bermunculan di media sosial hingga pemberitaan di sejumlah media online, terutama terkait kualitas menu makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran program.
Menanggapi kondisi tersebut, Satuan Tugas (Satgas) MBG Purwakarta diminta bertindak tegas untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.
Baca juga: PTKP HMI Cabang Purwakarta Desak Audit Terbuka Dugaan Mark-Up Anggaran MBG
Koordinator Lapangan Kawal MBG Purwakarta, Merry M. Velly, mengatakan pengawasan harus diperkuat karena program tersebut menyangkut pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Satgas MBG harus tegas. Program ini menyangkut kebutuhan gizi anak-anak. Kalau di lapangan ditemukan menu yang tidak sesuai standar atau tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, tentu harus segera ditelusuri,” ujar Merry.
Belakangan ini berbagai keluhan bermunculan di ruang publik. Sejumlah warga menyoroti kualitas dan kuantitas makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Bahkan di media sosial muncul dugaan adanya praktik mark-up anggaran dalam penyediaan menu makanan.
Selain itu, sebelumnya juga sempat mencuat pemberitaan terkait temuan makanan MBG yang diduga tidak layak konsumsi di salah satu sekolah di Purwakarta sehingga tidak dibagikan kepada siswa demi menghindari risiko kesehatan. Peristiwa tersebut sempat memicu evaluasi terhadap sistem distribusi makanan dalam program MBG.
Persoalan lain yang turut disorot adalah standar pengolahan makanan di dapur penyedia MBG. Dalam sejumlah laporan media, disebutkan adanya dugaan pengurangan gramasi menu serta persoalan higienitas dapur yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar pengolahan pangan.
Menurut Merry, berbagai keluhan tersebut tidak boleh diabaikan. Satgas MBG yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi di lapangan.
“Satgas harus memastikan semuanya sesuai standar, mulai dari dapur, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah. Transparansi juga penting agar kepercayaan publik terhadap program ini tetap terjaga,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan program nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat. Karena itu, pengawasan yang ketat dinilai menjadi kunci agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan awal.
Baca juga: Dipanggil DPRD, Yayasan SPPG Diminta Buktikan IPAL Lewat Uji Laboratorium
Merry berharap Satgas MBG Purwakarta segera merespons berbagai keluhan yang berkembang di masyarakat dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Kalau memang ada masalah, harus segera diperbaiki. Program ini tujuannya baik, jadi jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” ujarnya.
