Purwakarta – Madilognews.com– Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Purwakarta 2026) menghadapi ujian serius. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta pada 20 Oktober 2025, disepakati bahwa nilai Rancangan KUA-PPAS APBD Purwakarta Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp2,482 triliun. Namun di saat yang sama, terjadi penurunan dana transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp388 miliar.
Kondisi ini menjadi sinyal tekanan besar terhadap kemampuan daerah untuk mencapai target pembangunan sebagaimana diatur dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta 2025–2029, yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, serta pemerataan infrastruktur.
Baca juga: DPRD dan Bupati Purwakarta Sepakati KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp2,48 Triliun
Target RPJMD Purwakarta 2026
Menurut data Bapperida Purwakarta (RPJMD 2025–2029), tahun 2026 menjadi fase penguatan fondasi pembangunan daerah dengan target indikator makro sebagai berikut:
| Indikator Makro RPJMD Purwakarta 2026 | Target 2026 |
|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | 5,02–6,27% |
| Tingkat Kemiskinan | 7,11–7,77% |
| IPM (Indeks Pembangunan Manusia) | 74,31 poin |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,63–7,24% |
| Gini Ratio | 0,374–0,396 |
| Pendapatan Per Kapita | Rp 94–95 juta |
Namun, berkurangnya dana transfer pusat berpotensi menghambat pencapaian target-target tersebut. Ruang fiskal yang menyempit dapat memaksa pemerintah melakukan penyesuaian terhadap belanja pembangunan dan prioritas program.
Belanja Wajib dan Efisiensi Anggaran
Ketua Banggar DPRD, Luthfi Bamala, menegaskan bahwa masa fiskal 2026 akan menjadi masa yang sulit. DPRD meminta pemerintah daerah fokus pada belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai, serta menunda program non-prioritas.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein menyatakan “Ketika dana transfer pusat berkurang Rp338 miliar, kita tidak bisa membangun apapun karena uang yang dikurangi itulah uang yang kita kelola. Tapi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat tetap harus berjalan, caranya bagaimana? Semua anggaran penunjang di seluruh SKPD ditiadakan. Anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat ditiadakan”
Langkah efisiensi tersebut sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Purwakarta 2025–2029, yang menekankan efisiensi birokrasi, penghapusan belanja tidak produktif, dan fokus pada kebutuhan dasar warga.
Risiko terhadap Pencapaian Target RPJMD Purwakarta 2026
Analisis Buka Data Madilognews menunjukkan bahwa penurunan dana transfer sebesar Rp388 miliar akan memberikan dampak langsung terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan infrastruktur Purwakarta.
1. Bidang Ekonomi
Berkurangnya kapasitas belanja modal berpotensi menurunkan laju pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Program pemberdayaan ekonomi rakyat dan dukungan terhadap UMKM kemungkinan tertunda, sehingga memperlambat penciptaan lapangan kerja baru.
2. Bidang Sosial
Di sektor sosial, program penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan IPM menghadapi risiko perlambatan. Jika anggaran perlindungan sosial dikurangi, tingkat kemiskinan bisa tetap di atas 8%, sementara Indeks Pembangunan Manusia terancam stagnan karena keterbatasan pembiayaan pendidikan dan kesehatan.
3. Bidang Infrastruktur
Dampak paling nyata terlihat pada pembangunan infrastruktur. Target kemantapan jalan kabupaten sebesar 91,12% dan akses air minum layak 92,77% berpotensi tertunda. Penurunan belanja modal akan memperlambat realisasi proyek strategis dan menekan perputaran ekonomi lokal yang biasanya tumbuh dari kegiatan konstruksi daerah.
Strategi RPJMD: Menjaga Arah Pembangunan di Tengah Krisis
RPJMD Purwakarta 2025–2029 sudah mengantisipasi fluktuasi fiskal dengan empat strategi utama:
-
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi (tapping box, e-tax).
-
Efisiensi birokrasi dan penghapusan belanja non-produktif.
-
Kolaborasi lintas pendanaan dengan pemerintah pusat, BUMD, dan mitra swasta.
-
Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis UMKM, pertanian, dan pariwisata.
Langkah-langkah ini diharapkan menjaga keberlanjutan visi “Purwakarta Istimewa”: daerah yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.
Baca juga: Anggota DPRD Termuda Purwakarta Denisa Wulandari Klarifikasi Isu Keluarga
Konsistensi RPJMD Diuji di Tengah Tekanan Fiskal
Pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp388 miliar menantang kemampuan Purwakarta menjaga arah pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Purwakarta 2026 kini ditentukan oleh efisiensi belanja, inovasi pendapatan lokal, dan kolaborasi lintas lembaga.
Data menunjukkan bahwa Purwakarta menghadapi dilema klasik: antara keterbatasan fiskal dan tuntutan pencapaian pembangunan.
Konsistensi kebijakan dan keberanian melakukan reformasi menjadi kunci agar visi RPJMD tidak berhenti di atas kertas.
