Purwakarta – Madilognews.com – Rencana pembangunan data center Artificial Intelligence (AI) berskala besar oleh BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mendapat perhatian dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Purwakarta.
Fraksi PKB menilai masuknya investasi teknologi berskala besar merupakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, besarnya nilai investasi tidak boleh membuat aspek penggunaan sumber daya daerah dan manfaat yang diterima masyarakat luput dari pengawasan.
Baca juga: Sempat Memanas, Konflik TPU BVJ Purwakarta Dibawa ke DPRD
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah dan pihak investor membuka secara transparan kebutuhan sumber daya yang akan digunakan, terutama air dan listrik, serta potensi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Investasi tentu kita sambut. Tetapi karena skalanya besar dan menggunakan sumber daya serta infrastruktur daerah, manfaat dan dampaknya juga harus bisa dihitung secara terbuka,” ujar perwakilan Fraksi PKB DPRD Purwakarta.
Menurut Fraksi PKB, publik perlu mengetahui secara konkret berapa kebutuhan listrik data center tersebut ketika beroperasi penuh, bagaimana pemenuhan kebutuhan energinya, serta bagaimana memastikan keberadaannya tidak mengganggu keandalan pasokan listrik bagi masyarakat maupun sektor industri yang sudah beroperasi di Purwakarta.
Hal serupa berlaku untuk kebutuhan air.
“Berapa kebutuhan airnya setiap hari, sumber airnya dari mana, berapa yang digunakan kembali, dan bagaimana pengelolaan air setelah digunakan. Angka-angka ini harus jelas,” tegasnya.
Fraksi PKB juga meminta pemerintah daerah tidak menjadikan nilai investasi sebagai satu-satunya indikator keberhasilan.
Menurutnya, yang lebih penting adalah seberapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Purwakarta.
Karena itu, potensi kontribusi terhadap PAD harus dihitung sejak awal.
“Kalau nilai investasinya besar, masyarakat juga berhak mengetahui berapa kontribusi yang akan masuk ke daerah. Jangan sampai kita hanya mengetahui angka investasinya, tetapi tidak mengetahui dampaknya terhadap PAD,” katanya.
Selain PAD, Fraksi PKB meminta pemerintah memetakan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal, UMKM, penyedia jasa, kontraktor, serta pengusaha Purwakarta dalam rantai ekonomi proyek tersebut.
Fraksi PKB juga menyoroti karakter industri data center yang berbeda dengan industri manufaktur.
Teknologi dan otomatisasi yang tinggi membuat kebutuhan tenaga kerja tidak selalu sebanding dengan besarnya nilai investasi.
Karena itu, menurut Fraksi PKB, pemerintah perlu memastikan masyarakat lokal tidak hanya mendapatkan pekerjaan pada sektor pendukung, tetapi juga memiliki kesempatan untuk masuk ke posisi teknis dan profesional.
“Jangan sampai masyarakat Purwakarta hanya menjadi penonton. Kalau memang membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi teknologi tinggi, sejak sekarang harus ada program pelatihan dan peningkatan kapasitas,” ujarnya.
Kerja sama dengan SMK, perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan dunia industri dinilai dapat menjadi bagian dari skema tersebut.
Selain air dan listrik, Fraksi PKB meminta aspek lingkungan menjadi bagian penting dalam pengawasan pembangunan dan operasional data center.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain pengelolaan limbah elektronik, baterai, oli dan coolant, penggunaan genset cadangan, emisi, kebisingan, drainase, serta dampak lalu lintas selama pembangunan.
“Investasi boleh masuk sebesar-besarnya. Tetapi standar lingkungan dan keselamatan tetap harus berjalan. Jangan sampai manfaat ekonominya baru dihitung, sementara dampaknya baru dicari solusinya setelah terjadi,” katanya.
Fraksi PKB menegaskan bahwa perhatian terhadap kebutuhan air, listrik, PAD dan lingkungan bukan merupakan sikap anti-investasi.
Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar investasi berskala besar benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Kami tidak anti-investasi. Justru investasi seperti ini harus bisa menjadi peluang bagi Purwakarta untuk berkembang. Tetapi hubungan antara investasi, sumber daya yang digunakan, dan manfaat yang diterima masyarakat harus jelas,” ujarnya.
Fraksi PKB mendorong agar pemerintah daerah menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai sedikitnya lima hal utama: kebutuhan listrik, kebutuhan air, potensi kontribusi terhadap PAD, jumlah dan komposisi tenaga kerja lokal, serta keterlibatan pelaku usaha lokal.
Baca juga: DPRD Soroti Target PAD: Jangan Bertumpu pada BPHTB, Potensi Pajak Lain Harus Dioptimalkan
Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat dapat melihat secara lebih objektif bagaimana posisi Purwakarta dalam investasi data center AI tersebut.
“Jangan sampai Purwakarta hanya menjadi alamat tempat berdirinya data center. Yang harus dibangun adalah nilai tambahnya: ekonominya tumbuh, SDM lokal meningkat, pelaku usaha lokal terlibat, dan sumber daya daerah tetap terjaga,” pungkasnya.