Peringatan Dies Natalis ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak dapat direduksi sebagai ritus seremonial belaka, melainkan harus dimaknai sebagai momen refleksi epistemologis atas posisi historis organisasi dalam lanskap relasi antara ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan praksis sosial. Dalam konteks ini, usia HMI bukan sekadar kronologi temporal, tetapi representasi akumulasi dialektika antara gagasan dan tindakan, antara idealitas normatif dan realitas struktural yang terus berubah.
Sejak kelahirannya pada 5 Februari 1947, HMI secara ideologis memosisikan diri sebagai entitas gerakan yang beroperasi pada simpul persinggungan antara keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Posisi ini meniscayakan peran HMI sebagai produsen kesadaran kritis (critical consciousness), bukan sekadar sebagai reproduktor wacana dominan yang dilegitimasi oleh struktur kekuasaan politik, ekonomi, maupun akademik.
Dengan demikian, eksistensi HMI harus senantiasa dibaca dalam kerangka perjuangan melawan hegemoni yang bekerja secara halus melalui normalisasi ketimpangan dan rasionalisasi ketidakadilan.
Dalam perkembangan mutakhir, ilmu pengetahuan kerap mengalami depolitisasi makna, direduksi menjadi instrumen teknokratis yang terlepas dari dimensi etis dan keberpihakan sosial. Proses ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai intelektualitas steril sebuah kondisi ketika produksi pengetahuan tidak lagi diarahkan pada transformasi struktur sosial, melainkan pada reproduksi tatanan yang timpang. Dalam situasi demikian, ilmu kehilangan daya emansipatorisnya dan justru berpotensi menjadi mekanisme simbolik yang memperhalus praktik dominasi.
Dalam konteks kritik inilah pernyataan Dzarot menemukan relevansi teoretiknya:
“Ketika ilmu berhenti berpihak pada yang tertindas, saat itu ia berubah dari alat pembebasan menjadi legitimasi penindasan.”
Pernyataan tersebut mengandung tesis fundamental bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah netral secara sosial.
Ia selalu berada dalam medan tarik-menarik kepentingan dan ideologi. Ketika ilmu dipisahkan dari orientasi pembebasan, ia tidak menjadi apolitis, melainkan justru berpihak pada kekuatan yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan kebenaran.
Dalam kerangka ini, intelektual termasuk kader HMI dihadapkan pada pilihan etis menjadi agen transformasi sosial atau menjadi aparatus kultural dari status quo.
Sebagai organisasi mahasiswa, HMI memiliki tanggung jawab historis untuk mengartikulasikan ilmu dalam praksis gerakan sosial yang berakar pada realitas material masyarakat.
Gerakan grassroots bukan sekadar strategi mobilisasi massa, melainkan pendekatan epistemik yang menempatkan pengalaman rakyat sebagai sumber pengetahuan yang sah. Di sinilah HMI dituntut untuk melampaui batas-batas akademisisme formal dan memasuki ruang praksis sosial sebagai arena produksi pengetahuan alternatif.
Krisis demokrasi, ketimpangan ekonomi, dan marjinalisasi kelompok rentan merupakan gejala dari struktur sosial yang bekerja secara eksploitatif.
Apabila HMI gagal membaca struktur ini secara kritis, maka organisasi berisiko terjebak dalam romantisme sejarah tanpa relevansi praksis. Sebaliknya, dengan memulihkan tradisi intelektual kritis, HMI dapat kembali memainkan perannya sebagai moral force yang tidak hanya mengoreksi kekuasaan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dari bawah. Lafran Pane pernah menegaskan bahwa HMI didirikan bukan untuk kepentingan segelintir elite, melainkan untuk mengabdi pada umat dan bangsa.
Dalam pembacaan kontemporer, pesan ini harus diterjemahkan sebagai komitmen terhadap pembebasan struktural, bukan sekadar integrasi simbolik dalam sistem yang timpang. Loyalitas terhadap nilai tidak boleh dikaburkan oleh kompromi pragmatis yang justru mengosongkan makna gerakan.
Oleh karena itu, Dies Natalis ke-79 HMI seyogianya dimaknai sebagai momentum rekonstruksi ideologis dan epistemologis. Rekonstruksi yang menempatkan kembali ilmu sebagai alat kritik, kaderisasi sebagai proses politisasi kesadaran, dan gerakan sebagai praksis transformasi sosial. Tanpa orientasi tersebut, HMI berpotensi kehilangan identitas historisnya dan tereduksi menjadi organisasi administratif tanpa daya ubah.
Dirgahayu Himpunan Mahasiswa Islam ke-79.
Semoga HMI tetap konsisten merawat tradisi intelektual yang berpihak, menolak kooptasi kekuasaan, dan meneguhkan perannya sebagai gerakan pembebasan yang berakar pada realitas sosial rakyat.
Penulis: Dzikri Baehaki Firdaus, S.H. (Kabid PTKP HMI Cabang Purwakarta)