Purwakarta – Madilognews.com – Dua perkara kematian di Kabupaten Purwakarta dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian publik. Masing-masing berkaitan dengan meninggalnya Yogi Saleh, pejabat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, serta Sumarna, petugas keamanan Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur.
Kedua perkara tersebut memiliki latar belakang dan arah penyelidikan yang berbeda. Namun, keduanya sama-sama memunculkan perhatian masyarakat terhadap perkembangan proses hukum dan sejauh mana penyelidikan telah dilakukan aparat penegak hukum.
Baca juga: Sempat Memanas, Konflik TPU BVJ Purwakarta Dibawa ke DPRD
Pengamat dan pegiat sosial-politik, Salman Abdul Jabbar, mengatakan perhatian publik terhadap perkara kematian tidak semestinya diterjemahkan sebagai tuntutan agar aparat segera menetapkan tersangka.
Menurutnya, proses penegakan hukum tetap harus berlandaskan alat bukti dan prosedur penyidikan. Pada saat yang sama, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan dan tidak mengganggu proses penyidikan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan kesimpulan yang terburu-buru, apalagi tekanan agar seseorang segera ditetapkan sebagai tersangka. Masyarakat hanya ingin mengetahui bagaimana prosesnya berjalan dan apa perkembangan yang memang sudah dapat disampaikan,” ujar Salman.
Perkara Yogi Saleh dan Pentingnya Pembuktian
Kasus Yogi Saleh bermula ketika korban ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Kampung Karangsari, Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, pada 14 Juni 2026.
Temuan sejumlah luka pada tubuh korban serta barang-barang di sekitar lokasi kejadian pada awalnya menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai penyebab kematian. Aparat kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi.
Tim Inafis Polda Jawa Barat dan Pusat Identifikasi Bareskrim Polri turut melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Sejumlah saksi diperiksa, sementara barang bukti, sidik jari, serta aspek forensik turut ditelusuri.
Dalam perkembangannya, penyelidikan mengarah pada dugaan rangkaian percobaan bunuh diri. Pada akhir Juni 2026, kepolisian menyampaikan sejumlah temuan yang dinilai memiliki kesesuaian dengan dugaan tersebut.
Meski demikian, pemeriksaan laboratorium forensik, termasuk DNA dan sampel tertentu, menjadi bagian dari proses untuk memperkuat kesimpulan penyidik.
Salman menilai perkembangan perkara tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan mengenai sebuah peristiwa tidak semestinya dibentuk hanya berdasarkan kondisi awal di lokasi kejadian.
“Kasus Yogi memperlihatkan bahwa penyidik membutuhkan proses untuk menyusun peristiwa secara utuh. Apa yang terlihat pada tahap awal belum tentu menjadi kesimpulan akhirnya. Karena itu, hasil pemeriksaan ilmiah dan alat bukti harus menjadi dasar,” katanya.
Kasus Sumarna Masih Menunggu Titik Terang
Sementara itu, perkara kematian Sumarna, petugas keamanan PJT II Jatiluhur, juga masih menjadi perhatian publik.
Sumarna ditemukan meninggal dunia di kawasan Waduk Jatiluhur pada 24 Juli 2026. Perkara tersebut menjadi perhatian karena korban ditemukan dalam kondisi kedua tangan terborgol.
Kondisi tersebut kemudian mendorong kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang berkaitan dengan kematian korban.
Sejumlah langkah telah dilakukan aparat, mulai dari pemeriksaan saksi, olah tempat kejadian perkara, penelusuran rekaman CCTV, hingga pemeriksaan barang bukti dan aspek forensik. Polda Jawa Barat juga turut memberikan dukungan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan Polres Purwakarta.
Memasuki Agustus 2026, lebih dari 30 orang telah diperiksa sebagai saksi. Namun, berdasarkan perkembangan yang disampaikan secara terbuka hingga September 2026, belum ada tersangka yang diumumkan dalam perkara tersebut.
Menurut Salman, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara berkala kepada publik agar masyarakat mengetahui posisi perkara tanpa harus membangun kesimpulan sendiri.
“Belum adanya tersangka bukan berarti penyidikan tidak berjalan. Tetapi publik juga perlu mendapatkan gambaran mengenai tahapan yang sudah dilakukan. Apa yang bisa disampaikan, sampaikan. Sementara hal-hal yang memang masuk ranah penyidikan tentu tidak harus dibuka semuanya,” ujarnya.
Transparansi Tidak Berarti Membuka Seluruh Isi Penyidikan
Salman menilai keterbukaan informasi dalam perkara hukum tetap memiliki batas. Aparat tidak harus membuka seluruh strategi penyidikan, identitas pihak yang sedang diperiksa, maupun rincian alat bukti yang berpotensi mengganggu proses pengungkapan perkara.
Namun, informasi mengenai status penanganan perkara tetap dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat.
“Transparansi bukan berarti seluruh isi berkas penyidikan harus dibuka. Ada batas-batas yang memang harus dihormati. Tetapi masyarakat setidaknya perlu mendapatkan informasi mengenai status perkara, langkah yang sudah dilakukan, dan perkembangan penting apabila memang sudah dapat dipublikasikan,” kata Salman.
Menurutnya, pola komunikasi tersebut penting, terutama dalam perkara yang mendapatkan perhatian masyarakat luas. Ketika informasi resmi minim, ruang publik berpotensi dipenuhi berbagai asumsi dan informasi yang belum terverifikasi.
“Kalau informasi resmi tidak tersedia, biasanya ruang publik akan diisi oleh asumsi dan rumor. Ini yang harus dihindari. Kita jangan sampai menghakimi seseorang hanya berdasarkan dugaan, tetapi jangan pula membuat masyarakat kehilangan akses terhadap informasi yang sebenarnya bisa disampaikan,” tuturnya.
Keluarga Korban Juga Membutuhkan Kepastian
Selain kepentingan publik, Salman menilai perkembangan proses penyidikan juga penting bagi keluarga korban.
Menurutnya, keluarga memiliki kepentingan langsung untuk mengetahui bagaimana perkara yang berkaitan dengan anggota keluarganya ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Bagi keluarga, ini bukan sekadar sebuah kasus yang diberitakan. Ada orang yang mereka kehilangan. Karena itu, komunikasi mengenai perkembangan proses hukum menjadi bagian penting dari penghormatan terhadap keluarga korban,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap perkara memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda sehingga tidak tepat apabila seluruh kasus kematian diukur menggunakan ukuran waktu penyelesaian yang sama.
Kasus Yogi Saleh, misalnya, menunjukkan bagaimana arah penyelidikan dapat berkembang setelah pemeriksaan forensik dan pengumpulan alat bukti dilakukan. Sementara perkara Sumarna masih berada dalam proses pendalaman berdasarkan informasi yang telah disampaikan aparat kepada publik.
Menurut Salman, perbedaan tersebut justru menunjukkan pentingnya konsistensi komunikasi dari aparat penegak hukum.
“Yang penting bukan membuat setiap perkara terlihat cepat selesai. Yang penting prosesnya jelas, bukti diperiksa, prosedur dijalankan, dan ketika ada perkembangan yang signifikan masyarakat mendapatkan penjelasan,” katanya.
Publik Berhak Mengawasi Proses Hukum
Salman berharap Polres Purwakarta dan Polda Jawa Barat tetap memberikan pembaruan mengenai kedua perkara tersebut sesuai dengan batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.
Menurutnya, masyarakat memiliki posisi penting dalam mengawasi proses penegakan hukum, tetapi pengawasan tersebut perlu dilakukan tanpa mendahului proses pembuktian.
“Harapannya sederhana. Proses hukum berjalan berdasarkan bukti, penyidikan dilakukan secara profesional, keluarga mendapatkan informasi yang layak, dan masyarakat tetap bisa melakukan pengawasan tanpa ikut menghakimi,” ujar Salman.
Baca juga: Dugaan SLHS Palsu di Dapur MBG Purwakarta: Bukan Sekadar Ulah Oknum
Ia menegaskan, ukuran penting dalam penanganan perkara tidak semata-mata terletak pada muncul atau tidaknya tersangka dalam waktu tertentu. Yang tidak kalah penting adalah sejauh mana proses hukum mampu memberikan penjelasan berdasarkan fakta, alat bukti, dan prosedur yang berlaku.
“Pada akhirnya, masyarakat bukan hanya ingin tahu siapa yang bertanggung jawab. Masyarakat juga ingin memastikan bahwa proses untuk menemukan jawabannya benar-benar berjalan,” pungkasnya.