Awal tahun ini ribuan pegawai di Purwakarta sempat mengalami keterlambatan gaji. Alasannya teknis: kesalahan input sistem, proses administrasi, dan penyesuaian anggaran.
Penjelasan itu mungkin benar. Tetapi persoalan yang lebih menarik justru bukan pada alasan teknisnya.
Baca juga: Hari Perempuan Sedunia: Refleksi Kritis Feminisme dalam Perspektif Islam
Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika gaji terlambat, hampir tidak ada pejabat yang secara terbuka meminta maaf?
Padahal gaji bukan bantuan sosial. Bukan pula hadiah dari negara. Gaji adalah hak atas kerja.
Orang bekerja selama satu bulan penuh. Mereka datang pagi, pulang sore, menjalankan tugas pelayanan publik. Lalu pada waktunya mereka menunggu haknya dibayarkan.
Ketika pembayaran itu terlambat, dampaknya nyata. Ada yang harus menunda cicilan rumah. Ada yang harus menunda pembayaran sekolah anak. Ada pula yang harus mengatur ulang kebutuhan dapur rumah tangga.
Tetapi anehnya, yang sering diminta untuk memahami keadaan justru para pegawai. Mereka diminta bersabar. Diminta menunggu proses administrasi. Diminta memaklumi kendala sistem.
Pertanyaannya: jika rakyat terlambat membayar kewajibannya kepada negara, apakah negara juga meminta rakyat untuk “memahami keadaan”? Tidak.
Jika masyarakat terlambat membayar pajak, ada denda. Jika terlambat membayar cicilan bank, ada penalti. Jika pegawai terlambat masuk kantor, ada potongan tunjangan.
Namun ketika negara terlambat membayar gaji pegawai, siapa yang bertanggung jawab secara moral? Di sinilah kita melihat persoalan budaya kekuasaan.
Dalam banyak birokrasi kita, permintaan maaf sering dianggap tidak penting. Seolah-olah jabatan publik hanya soal menjalankan prosedur administratif.
Padahal kepemimpinan publik bukan hanya tentang prosedur. Ia juga tentang etika tanggung jawab. Meminta maaf tidak menyelesaikan masalah teknis.
Tetapi ia menunjukkan satu hal yang penting: kesadaran bahwa hak orang lain sedang tertunda.
Menariknya, jika kita bandingkan dengan negara seperti Jepang, budaya tanggung jawab pejabat publik sangat berbeda.
Di sana, permintaan maaf bukan hal yang memalukan .Justru sebaliknya, ia dianggap bagian dari kehormatan kepemimpinan.
Ketika ada pelayanan publik terganggu, pejabat biasanya segera muncul di depan publik untuk menjelaskan dan meminta maaf. Bahkan dalam beberapa kasus, pejabat publik rela mengundurkan diri karena merasa gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Budaya ini lahir dari kesadaran bahwa jabatan publik adalah amanah kepada masyarakat, bukan sekadar posisi administratif.
Sementara di banyak tempat di negeri kita, penjelasan teknis sering dianggap sudah cukup. Sistem disalahkan. Prosedur dijelaskan. Tetapi empati jarang terlihat.
Karena itu, ketika gaji terlambat, sebenarnya yang terlambat bukan hanya pembayaran. Yang terlambat adalah empati.
Padahal sebuah kalimat sederhana sebenarnya sudah cukup: “Kami mohon maaf atas keterlambatan ini dan sedang bekerja untuk memperbaikinya.”
Baca juga: Gastrokolonialisme: Penjajahan Atas Perut dan Identitas Pangan
Kalimat itu mungkin tidak mengisi rekening bank siapa pun. Tetapi ia menjaga sesuatu yang jauh lebih penting dalam pemerintahan: rasa hormat kepada orang yang bekerja di dalamnya.
Sebab pada akhirnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan mengelola anggaran. Tetapi juga dari keberanian mengakui kesalahan.
Penulis: Agra D. Raksa
Seorang penulis dan pengamat sosial yang fokus pada isu-isu politik, sosial, dan filsafat. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ilmu sosial, Agra menulis artikel-artikel analitis yang menggali berbagai perspektif tentang pemberantasan korupsi, demokrasi, dan kebijakan publik di Indonesia.
