Gastrokolonialisme menjelaskan bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi cara masyarakat makan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dapat dilihat sejak program swasembada pangan pada era Soeharto yang sangat berfokus pada produksi beras.
Pernah mendengar tentang swasembada pangan di era Soeharto? Program ini kerap dipuji sebagai tonggak keberhasilan karena meningkatkan produksi beras dan membawa Indonesia pada status swasembada. Namun di balik pujian itu, muncul kritik yang jarang dibicarakan: kebijakan yang terlalu berfokus pada beras perlahan menyeragamkan pola makan nasional. Pangan lokal seperti sagu, jagung, dan berbagai umbi-umbian tersingkir dari ruang konsumsi publik.
Penyeragaman ini tidak hanya soal selera makan. Ia juga mendorong ketergantungan petani pada benih unggul, pupuk kimia, serta teknologi modern yang banyak berasal dari luar. Dampaknya terasa pada ekonomi, keberlanjutan lingkungan, hingga identitas budaya pangan. Di titik inilah konsep gastrokolonialisme menjadi relevan.
Masyarakat Indonesia hari ini sangat bergantung pada nasi. Apa pun hidangannya terasa belum lengkap jika belum menyantap nasi. Dalam situasi kenaikan harga beras seperti sekarang pun, masyarakat tetap membelinya. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan lagi sekadar soal ketersediaan, melainkan telah menjadi konstruksi budaya dan psikologis yang terbentuk melalui kebijakan panjang negara.
Istilah gastrokolonialisme diperkenalkan oleh Craig Santos Perez, seorang peneliti dari komunitas adat Chamoru di Guam. Ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan dampak impor pangan oleh konglomerasi multinasional terhadap pola makan dan kesehatan masyarakat adat di Guam. Impor yang didominasi produk pangan kemasan perlahan menggantikan makanan tradisional yang lebih bergizi.
Dampaknya tidak berhenti pada perubahan konsumsi. Gastrokolonialisme juga menyentuh persoalan akses tanah. Lahan-lahan adat beralih fungsi menjadi area produksi pangan non-tradisional, sehingga masyarakat kehilangan ruang untuk membudidayakan tanaman pangan warisan leluhur. Perez menyadari bahwa kolonialisme tidak hanya merampas tanah dan budaya, tetapi juga membentuk ulang pola makan dan kesehatan masyarakat pribumi. Ia menyebutnya sebagai bentuk force-feeding structural, yakni pemaksaan halus melalui struktur ekonomi dan budaya yang membuat masyarakat tergantung pada makanan impor yang tidak sehat.
Paradoks Negara Agraris
Dalam kerangka world-systems theory yang dikemukakan Immanuel Wallerstein, negara-negara pinggiran seperti Indonesia diposisikan sebagai penyedia bahan mentah sekaligus pasar konsumsi, sementara negara inti menguasai nilai tambah global.
Paradoksnya, meskipun disebut negara agraris, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, gandum, dan kedelai. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Food and Agriculture Organization (FAO) tahun 2023 menunjukkan bahwa ketergantungan ini meningkat, seiring konversi lahan pangan menjadi kawasan industri dan perkebunan ekspor seperti sawit dan tambang. Indonesia kaya sumber daya pangan, tetapi tetap bergantung pada pasar global.
Proyek Food Estate di Merauke menjadi contoh lain. Program ini digadang-gadang sebagai upaya memperkuat kedaulatan pangan, tetapi dalam praktiknya lebih diarahkan pada pasar nasional dan rantai industri global. Dari sekitar 500.000 hektare lahan, porsi besar ditanami tebu untuk kebutuhan bioetanol.
Dampaknya, masyarakat Papua kehilangan akses terhadap pangan lokal dan perlahan berubah menjadi konsumen pangan impor. Apa yang terjadi di ujung tenggara Papua tidak jauh berbeda dengan pengalaman masyarakat adat di Guam. Mereka menjadi objek penjajahan dalam bentuk modern: gastrokolonialisme. Penjajahan yang hadir melalui makanan olahan murah, tetapi berisiko bagi kesehatan.
Indonesia Hari Ini
Hari ini, negara menjalankan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG), janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar. Untuk memastikan program berjalan, ia bahkan mengunjungi Tiongkok guna melihat implementasi program serupa. Program ini juga dibayangkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat dengan menyerap komoditas lokal.
Namun setelah beberapa bulan berjalan, MBG menuai sorotan. Alih-alih sepenuhnya memperkuat ketahanan pangan, program ini justru memunculkan kasus keracunan massal yang memunculkan plesetan “makan beracun gratis”. Upaya membangun generasi sehat melalui asupan gizi menjadi paradoks ketika kualitas dan keamanan pangan dipertanyakan.
Dokter Tan Shot Yen mengkritik pelaksanaan MBG yang dinilai belum berpihak pada pangan lokal. Di hadapan DPR, ia menyatakan keinginannya melihat anak Papua makan ikan kuah asam dan anak Sulawesi menikmati kapurung. Kritik ini muncul karena di sejumlah wilayah, menu MBG justru berisi makanan olahan berbasis gandum seperti burger, spageti, dan sandwich, padahal gandum tidak diproduksi di Indonesia.
Menurutnya, MBG bisa menjadi program yang baik jika setidaknya 80 persen bahan yang digunakan berasal dari produksi lokal, bukan dari impor atau industri pangan ultra proses. Tanpa keberpihakan pada produksi lokal, MBG berisiko menjadi praktik kolonialisme pangan dalam wajah baru.
Selain itu, ancaman kesehatan dari produk ultra proses juga menjadi perhatian. Di balik kemasan menarik dan klaim nutrisi, produk-produk ini kerap tinggi gula dan lemak trans serta kehilangan kualitas alami bahan utuhnya. Atas nama kepraktisan dan efisiensi, semangat berbagi bisa berubah menjadi ironi.
Kolonialisme selalu bekerja melalui nalar sentralitas. Dalam MBG, sentralisasi tampak pada pembentukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di beberapa daerah, dapur ini bahkan menggeser sistem makan mandiri yang telah lama dikelola sekolah. Ironisnya, sebagian dapur tersebut baru dibentuk setelah program berjalan, menandakan kesiapan yang belum matang.
Berbicara tentang kedaulatan pangan hari ini bukan sekadar membahas apa yang tersaji di atas piring. Ia menyangkut pengetahuan, identitas, dan budaya yang perlahan tergerus oleh dominasi ekonomi dan budaya asing. Gerakan mempertahankan kedaulatan pangan adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan dalam wajah modern, penjajahan yang tidak lagi datang dengan senjata, tetapi melalui sistem produksi, distribusi, dan konsumsi makanan.
Dan mungkin, pertanyaannya kini bukan lagi apakah kita pernah dijajah, melainkan: apakah kita sadar bahwa penjajahan itu bisa hadir lewat apa yang kita makan setiap hari?
Penulis: Muhammad Azhar Al Asy’ari, Founder Mata Dialog
