Purwakarta – Madilognews.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwakarta secara resmi menyatakan penolakan terhadap wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
HMI menilai perubahan mekanisme tersebut berpotensi melemahkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baca juga: HMI Purwakarta Sentil DPRD: Jangan Giring Polemik Pilkada
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Minggu (18/1/2026), HMI menegaskan bahwa Pilkada tidak dapat direduksi semata-mata sebagai persoalan efisiensi administratif. Pilkada merupakan hak politik fundamental warga negara untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya secara langsung.
Ketua HMI Cabang Purwakarta, Muhammad Asep Budiana, menyampaikan bahwa pemilihan kepala daerah adalah ruang partisipasi politik rakyat yang tidak boleh dipersempit atas dasar kepentingan pragmatis.
“Pilkada adalah instrumen kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Hak tersebut tidak dapat dikompromikan dengan alasan apa pun,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, Demokrasi, dan HAM (Polhudemham) HMI Cabang Purwakarta, Riyadh Rifaldi Rizkuloh, menekankan bahwa wacana pengalihan mekanisme Pilkada ke DPRD harus dibuka secara transparan dan dikaji secara kritis di hadapan publik.
Ia menilai pengembalian kewenangan pemilihan kepada lembaga legislatif berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat serta membuka celah praktik politik elitis.
“Pemilihan tidak langsung berisiko melahirkan proses politik yang tertutup dan jauh dari prinsip demokrasi serta akuntabilitas publik,” ujarnya.
HMI memandang bahwa sistem tersebut juga rawan terhadap praktik transaksi politik yang dapat menjauhkan kepemimpinan daerah dari kepentingan rakyat secara luas.
Atas dasar itu, HMI menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh melalui proses yang partisipatif, terbuka, dan melibatkan masyarakat secara langsung, bukan melalui keputusan segelintir elite politik.
Tiga Sikap HMI Cabang Purwakarta
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Purwakarta merumuskan tiga poin utama:
1. Menolak secara tegas segala bentuk upaya yang berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah.
2. Mendesak transparansi dan keterlibatan publik secara luas dalam setiap wacana perubahan sistem Pilkada.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal demokrasi lokal agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Baca juga: HMI Cabang Purwakarta Desak DLH Terbuka Soal Kendala Teknis di TPA Cikolotok
Ketua HMI Cabang Purwakarta yang akrab disapa Abet menegaskan komitmen organisasinya untuk terus berada di garis depan dalam menjaga marwah demokrasi, khususnya di Kabupaten Purwakarta.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah yang berkualitas hanya dapat lahir dari mandat langsung rakyat, karena kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis dan berkeadilan.