Jakarta – Madilognews.com – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat. Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 146,48 juta orang atau 52% dari populasi Indonesia. Angka ini turun 24% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang.
Daya Beli Melemah, Penerimaan Pajak Turun
Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, menjelaskan bahwa pelemahan daya beli tampak dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merosot pada Januari 2025. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan PPN dalam negeri sebesar Rp2,58 triliun pada Januari 2025, turun drastis dibandingkan Rp35,6 triliun pada Januari 2024.
“Ini menggambarkan bahwa masyarakat bukan tidak ingin mudik, tetapi enggak bisa mudik karena duitnya cekak,” ujar Eko dalam diskusi daring Indef, Rabu (19/3/2025).
Baca juga: Mudik Lebaran: Antara Tradisi, Tekanan Sosial, dan Kesiapan Infrastruktur
Kebijakan Efisiensi Anggaran Dikritisi
Eko juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran belanja negara yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Ia menilai bahwa di tengah pelemahan daya beli, pemerintah seharusnya meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sebaliknya.
“Seharusnya kita menumbuhkan ekonomi dulu, tapi sayangnya kita efisiensi dulu, baik di pusat maupun daerah,” kata Eko.
Dampak Ekonomi Mudik yang Tertekan
Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Fadhila Maulida, menambahkan bahwa pergerakan masyarakat selama mudik biasanya menciptakan efek berantai yang menguntungkan sektor ekonomi, seperti pariwisata, UMKM, dan jasa transportasi.
“Dengan adanya mudik, sektor perhotelan, restoran, dan transportasi lokal mendapat manfaat besar. UMKM lokal pun mengalami lonjakan permintaan, terutama untuk makanan khas daerah dan suvenir,” ungkap Fadhila.
Namun, studi Indef menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tahun ini akan menekan konsumsi masyarakat selama Lebaran. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menjelaskan bahwa pihaknya menggunakan model computable general equilibrium (CGE) untuk menganalisis dampaknya.
Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi diprediksi akan turun akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Rizal, salah satu penyebab utama adalah pemangkasan dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun.
Provinsi di Jawa Paling Terpukul
Indef mencatat bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa akan mengalami penurunan konsumsi rumah tangga paling besar. Mengingat dua pertiga penduduk Indonesia tinggal di Jawa, dampak negatif terhadap konsumsi agregat nasional pun menjadi signifikan.
“Artinya hampir setiap daerah konsumsinya tertahan, dan ini pasti berpengaruh terhadap angka konsumsi nasional,” jelas Rizal.
Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran ini. Jika tren ini berlanjut, daya beli masyarakat akan semakin tertekan dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Baca juga: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025
Sudut Pandang Pemerintah
Di sisi lain, Kementerian Keuangan membela kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah untuk menjaga stabilitas fiskal. Dalam pernyataan resminya, Kemenkeu menyebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Efisiensi anggaran dilakukan untuk memastikan belanja negara lebih tepat sasaran dan tidak membebani APBN dalam jangka panjang,” kata seorang pejabat Kemenkeu yang enggan disebutkan namanya.
Namun, ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, berpendapat bahwa kebijakan tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap agar tidak menekan konsumsi masyarakat secara drastis.
Kesimpulan: Efisiensi atau Stimulasi?
Penurunan jumlah pemudik pada Lebaran 2025 bukan hanya soal pilihan individu, tetapi juga mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih luas. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah memicu dampak lanjutan terhadap daya beli masyarakat dan konsumsi nasional. Sementara pemerintah berusaha menjaga stabilitas fiskal, para ekonom memperingatkan bahwa langkah ini bisa memperlambat pemulihan ekonomi secara keseluruhan.
Bagaimana menurut Anda? Apakah efisiensi anggaran memang langkah terbaik, atau justru diperlukan lebih banyak stimulus ekonomi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar
(Sumber: Bisnis. Com)