Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, angka sering terlihat rapi. Kolom saldo, neraca kas, hingga laporan realisasi anggaran memberi kesan bahwa segala sesuatu berjalan tertib dan terukur. Namun sesekali muncul peristiwa yang meretakkan kesan tersebut ketika kewajiban pemerintah terlambat dibayar sementara laporan kas menunjukkan saldo yang masih besar.
Beberapa kejadian di Purwakarta belakangan ini menghadirkan paradoks semacam itu. Gaji pegawai pemerintah daerah sempat terlambat, penghasilan tetap perangkat desa juga tersendat, sementara pada saat yang sama muncul informasi bahwa kas daerah masih berada pada kisaran ratusan miliar rupiah. Bahkan beredar kabar bahwa rekening bendahara unit kerja tidak memiliki saldo operasional.
Baca juga: Siapa Sebenarnya yang Berkuasa? Ketika Kontrol Informasi Menentukan Arah Kekuasaan
Jika dibaca secara sederhana, situasi ini tampak seperti kontradiksi administratif. Namun dari sudut pandang ilmu sosial dan filsafat administrasi publik, kontradiksi semacam ini justru membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang bagaimana negara, termasuk negara dalam skala daerah, mengelola sumber daya publik.
Salah satu cara memahami fenomena ini adalah melalui konsep yang dalam ilmu kebijakan publik disebut sebagai ilusi fiskal. Ilusi fiskal terjadi ketika angka angka keuangan memberi gambaran stabilitas yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi operasional di lapangan. Secara akuntansi kas mungkin tersedia. Namun secara praktis likuiditas yang dibutuhkan untuk menjalankan kewajiban belum benar benar hadir.
Dalam praktik pengelolaan keuangan pemerintah kas biasanya terkonsentrasi pada Rekening Kas Umum Daerah. Dari titik ini dana baru dapat bergerak melalui serangkaian prosedur administrasi mulai dari penjadwalan arus kas, verifikasi dokumen, hingga distribusi ke rekening bendahara unit kerja. Rantai prosedur ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas. Tetapi pada saat yang sama ia juga menciptakan jarak antara angka dalam laporan dan realitas operasional birokrasi.
Di titik inilah persoalan teknis sering berubah menjadi persoalan institusional.
Sosiolog organisasi lama mengingatkan bahwa birokrasi modern memiliki kecenderungan menciptakan sistem yang sangat rasional di atas kertas tetapi tidak selalu rasional dalam praktik. Struktur yang terlalu bergantung pada prosedur dapat membuat organisasi kehilangan kelenturan ketika menghadapi situasi yang memerlukan keputusan cepat.
Keterlambatan pembayaran dalam birokrasi keuangan sering kali muncul dari ketegangan antara dua prinsip tersebut yaitu kontrol administratif dan kebutuhan operasional.
Namun refleksi tentang persoalan ini tidak berhenti pada prosedur. Ia juga menyentuh soal kapasitas kelembagaan. Dalam literatur administrasi publik kemampuan negara termasuk pemerintah daerah sering diukur melalui apa yang disebut kapasitas negara atau state capacity. Kapasitas ini bukan hanya soal kekuasaan politik atau besarnya anggaran melainkan kemampuan institusi mengelola sumber daya secara konsisten dan dapat diprediksi.
Ketika kewajiban rutin seperti gaji pegawai atau penghasilan aparatur desa mengalami keterlambatan yang sebenarnya sedang diuji adalah kapasitas tersebut. Bukan hanya apakah pemerintah memiliki uang tetapi apakah ia mampu mengelolanya dengan tertib.
Dalam perspektif yang lebih filosofis persoalan ini juga menyentuh relasi antara negara dan warganya. Negara modern dibangun di atas janji keteraturan bahwa aturan berlaku sama bagi semua orang bahwa kewajiban dipenuhi tepat waktu dan bahwa sistem berjalan tanpa bergantung pada improvisasi sesaat.
Setiap kali keteraturan itu terganggu bahkan dalam hal yang tampak administratif seperti pembayaran gaji kepercayaan terhadap sistem ikut mengalami erosi kecil.
Kepercayaan publik sebenarnya tidak runtuh dalam satu peristiwa besar. Ia terkikis perlahan melalui pengalaman sehari hari pembayaran yang tertunda proses yang tidak jelas dan penjelasan yang terasa jauh dari kenyataan.
Baca juga: Apakah Transparansi Berarti Semua Harus Direkam?
Karena itu paradoks kas ada tetapi pembayaran tersendat seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai masalah teknis keuangan daerah. Ia adalah gejala yang mengingatkan bahwa tata kelola publik selalu berada di antara dua dunia dunia angka yang tampak tertib dan dunia praktik yang sering kali lebih kompleks.
Di antara keduanya kualitas institusi pemerintahan diuji.
Dan di sanalah pertanyaan yang lebih mendasar muncul bukan hanya berapa banyak kas yang dimiliki pemerintah tetapi seberapa mampu ia mengubah angka angka itu menjadi keteraturan yang nyata dalam kehidupan publik.
