Setiap tahun, cerita ini terulang. Stasiun penuh sesak, jalanan macet berjam-jam, tiket melambung tinggi. Orang-orang rela berdesakan, lelah, dan menghabiskan tabungan hanya demi satu hal—mudik. Katanya, ini soal rindu. Katanya, ini tradisi. Tapi benarkah sesederhana itu?
Mudik bukan sekadar pulang. Ini cerminan ketimpangan. Kota tumbuh pesat, desa tertinggal. Lahan di desa semakin sempit, pekerjaan semakin sulit. Orang pergi bukan karena ingin, tapi karena bertahan hidup di kampung halaman semakin tak mungkin. Ini bukan soal pilihan pribadi, melainkan konsekuensi dari sistem ekonomi yang tidak merata. Pada 2023 saja, lebih dari 123 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan mudik. Angka ini bukan hanya tentang pergerakan manusia, tetapi juga tentang kondisi sosial yang mendorong mereka kembali, meski hanya sementara.
Baca juga: Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun 24%, Indef Soroti Pelemahan Daya Beli
Di dalam bus yang penuh sesak, Sari menggenggam tiket yang ia beli dengan separuh gajinya. “Saya ingin pulang, tapi harga tiket pesawat sudah setara gaji sebulan,” katanya, menatap jendela dengan wajah lelah. “Kalau nggak pulang, orang tua kecewa, dikira sombong. Tapi kalau pulang, dompet habis, tahun depan harus kerja lebih keras lagi.” Ia tersenyum pahit, memikirkan bagaimana nanti harus menghindari pertanyaan tentang pekerjaan dan rencana menikah dari keluarga besar.
Kadang, orang pulang bukan sekadar rindu, tapi karena takut dicap lupa daratan. Tak pulang? Bisa jadi bahan gosip tetangga. “Sudah sukses, lupa kampung.” “Gagal, malu pulang.” Jadi, meski ongkos mahal dan perjalanan melelahkan, tetap saja mudik dianggap kewajiban. Inilah kontradiksi antara kebutuhan ekonomi dan tuntutan sosial—modernitas memberi solusi digital, tetapi norma tetap menuntut kehadiran fisik.
Di warung kopi dekat terminal, beberapa orang berbincang soal mudik. Seorang pria paruh baya mengeluh, “Dulu saya pikir kerja di kota bisa bantu keluarga. Sekarang, tiap tahun saya pulang, kampung tetap sama, jalan rusak, anak muda makin banyak yang pergi.” Seorang lainnya menimpali, “Tapi kalau nggak pulang, orang tua sedih. Nanti kita dianggap nggak tahu diri.”
Di sisi lain, bagaimana perasaan mereka yang ditinggalkan? Para orang tua yang setiap tahun menunggu anak-anaknya pulang, hanya untuk ditinggalkan lagi beberapa hari kemudian? “Senang sih anak-anak pulang,” kata Pak Ujang, seorang petani tua. “Tapi tiap kali mereka pergi lagi, rasanya lebih sepi. Desa ini makin lama makin kosong.”
Kita percaya banyak hal tentang mudik. Katanya, pulang kampung itu tanda sukses—tapi berapa banyak yang pulang dengan utang? Katanya, pembangunan jalan tol akan mempermudah—tapi kalau desa tetap tertinggal, siapa yang benar-benar terbantu? Katanya, mudik adalah kebahagiaan—tapi bagi sebagian orang, ini justru pengingat bahwa mereka pergi bukan karena ingin, melainkan karena tak punya pilihan.
Baca juga:Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025
Jika ditimbang dengan logika, mudik sering kali irasional: biaya besar, perjalanan melelahkan, bahkan berisiko. Tapi secara sosial, ini tetap dilakukan demi menjaga status dan hubungan komunitas. “Saya pulang bukan karena bisa, tapi karena harus,” ujar Lina, pekerja di pabrik tekstil. “Kalau nggak, saya dianggap nggak peduli keluarga.”
Di seberang sana, Rizal memutuskan untuk tidak pulang tahun ini. Ia tahu risikonya: cibiran, kekecewaan orang tua, dan pertanyaan berulang dari teman lama. “Saya capek hidup dalam siklus ini,” katanya. “Setiap tahun pulang dengan susah payah, tapi desa saya tetap sama, nggak ada yang berubah.” Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja lebih keras, tapi tetap ada rasa kosong saat lebaran tiba.
Sampai kapan kita terus begini? Bisakah mudik menjadi pilihan, bukan keterpaksaan? Apakah kita benar-benar mudik untuk pulang, atau sekadar memenuhi ekspektasi sosial? Jika kampung halaman tetap tidak memberi harapan, apakah pulang masih punya makna? (Red)