Berita  

Pemilihan Ketua DPW PSI Jawa Barat Tanpa Mekanisme AD/ART, Kader Daerah Merasa Tak Dianggap

IMG 20250402 220955
Oplus_131072

Purwakarta – Madilognews.com– Penunjukan Abang Ijo Hapidin sebagai Ketua DPW PSI Jawa Barat menimbulkan kontroversi di internal partai. Pasalnya, proses tersebut diduga tidak melalui mekanisme AD/ART partai, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan kader daerah yang merasa tidak dilibatkan dalam keputusan strategis ini.

Ketua Harian DPD PSI Purwakarta, Robi Indrawan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses ini. Menurutnya, penunjukan Hapidin dilakukan secara sepihak oleh elit partai tanpa mempertimbangkan suara kader di daerah.

“Kami para kader di tingkat kabupaten/kota merasa tidak dianggap. Seharusnya pemilihan Ketua DPW mengikuti mekanisme yang sudah diatur dalam AD/ART partai. Jika aturan internal saja diabaikan, bagaimana PSI bisa menegakkan prinsip transparansi dan demokrasi yang selalu mereka gaungkan?” ujar Robi kepada Madilog News.

Baca juga: 

Krisis Legitimasi di Internal PSI

Penunjukan Abang Ijo Hapidin semakin dipertanyakan karena rekam jejak politiknya yang berpindah-pindah partai dalam waktu singkat. Ia sebelumnya pernah mendaftar sebagai calon anggota legislatif di DPRD Kabupaten di Partai Kebangkitan Bangsa Purwakarta, lalu mengundurkan diri dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi di Partai Nasdem Purwakarta, hingga Pilbup mencalonkan diri lewat Partai Demokrat, sebelum akhirnya bergabung dengan PSI dan langsung menduduki jabatan strategis sebagai Ketua DPW.

Pengamat politik Mufti Alfiansyah menilai bahwa keputusan ini berisiko menurunkan legitimasi PSI di mata kader dan publik.

Baca juga: Bukber PKB Purwakarta: Kebersamaan dan Silaturahmi Ramadan di Sekretariat DPC

“Jika seseorang yang baru masuk partai langsung mendapat jabatan tinggi tanpa melalui proses yang jelas, itu menunjukkan bahwa partai lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dibanding membangun kaderisasi yang solid,” kata Mufti.

Menurutnya, partai politik seharusnya menjadi ruang pembibitan kader, bukan tempat bagi politisi yang hanya mencari peluang baru.

“Kalau sistem seperti ini terus berlangsung, kader yang sudah lama berjuang di PSI pasti merasa kecewa dan kehilangan motivasi. Bagaimana bisa partai berbicara soal regenerasi jika kader senior justru tersingkir oleh orang yang baru masuk?” tambahnya.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *