Madilognews.com – Dalam upaya memperkuat koneksi antara partai dan masyarakat, PKB Purwakarta menggelar diskusi publik perdana bertajuk “Peran Strategis PKB dalam Pembangunan Daerah: Tantangan dan Harapan”. Acara ini berlangsung di Sekretariat DPC dan menjadi penanda dimulainya agenda diskusi rutin bulanan yang terbuka untuk umum.
Ketua DPC PKB Purwakarta, H. Sona Maulida, menegaskan bahwa forum ini merupakan bentuk komitmen partai terhadap politik yang terbuka, inklusif, dan mendengarkan aspirasi dari bawah.
Baca juga: Diskusi Majelis Konoha : Isu Percaloan Menggantung, Wakil Bupati Dinilai Memperkeruh Suasana
“Kami ingin menjadikan PKB sebagai partai yang aktif berdialog dan tidak terputus dari realitas masyarakat. Diskusi ini adalah awal dari budaya politik baru di PKB Purwakarta,” ujarnya.
PKB Purwakarta Hadirkan Legislator dan Buka Isu Strategis Daerah
Diskusi ini menghadirkan anggota DPRD dari Fraksi PKB Purwakarta yaitu Hilmi Sirojul Fuadi, Ceceng A. Qodir, Zaenal Arifin, Alaikassalam, Agus Mahardika
Diskusi dipandu oleh Ramlan Maulana sebagai moderator. Dalam forum tersebut, para narasumber menyoroti pentingnya membangun citra kader PKB sebagai pemimpin yang mengabdi dan aktif berfungsi di tengah masyarakat.
Beberapa poin penting yang dibahas dalam diskusi PKB Purwakarta ini antara lain:
- Urgensi kebijakan berbasis nilai-nilai lokal
- Peran Fraksi PKB sebagai agen perubahan
- Penguatan PKB sebagai think tank micropolitik yang solutif dan adaptif
Baca juga: Limbah PT LJP Jebol, Komisi III DPRD Purwakarta Tinjau Langsung dan Soroti Minimnya Koordinasi
Komitmen PKB Purwakarta untuk Konsistensi Dialog Publik
Diskusi ini merupakan yang pertama dari rangkaian forum bulanan yang akan terus digelar oleh PKB Purwakarta. Ke depan, forum akan diperluas dengan melibatkan tokoh masyarakat, komunitas, pemuda, dan elemen sipil lainnya.
Dengan membuka ruang diskusi secara rutin, PKB Purwakarta menegaskan komitmennya untuk menjadi partai politik yang mendengarkan, berpikir, dan bertindak bersama rakyat. Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh praktik politik yang sehat, dialogis, dan berorientasi pada kepentingan publik.
