Purwakarta – Madilognews.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat menyesalkan ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta jajaran pejabat saat aksi penyampaian aspirasi bertajuk “Quo Vadis Pendidikan Jawa Barat”, Minggu (20/7).
PKC PMII menyebut tidak ada Kepala Dinas maupun pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk menerima dan merespons tuntutan secara substantif hingga aksi berakhir. Massa aksi mengaku datang membawa hasil kajian, data, dan berbagai persoalan strategis pendidikan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca juga : Data SPPG Tak Sinkron, Ketua XTC Purwakarta Minta Korwil Bertanggung Jawab
Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, menilai ketidakhadiran tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi mencerminkan lemahnya kepemimpinan dan komunikasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Kami datang tidak membawa kepentingan kelompok, tetapi membawa kepentingan pendidikan Jawa Barat. Ketika Kepala Dinas bahkan tidak bersedia menemui mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika birokrasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pendidikan,” ujar Rusli.
Menurut Rusli, sejak awal PKC PMII hanya bersedia melakukan dialog resmi dengan Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggung jawab tertinggi urusan pendidikan di tingkat provinsi. Karena Kepala Dinas tidak hadir, organisasi tersebut menyatakan aspirasi yang dibawa dalam aksi belum diterima maupun ditindaklanjuti secara substantif.
Dalam pernyataan sikapnya, PKC PMII Jawa Barat menyampaikan empat poin utama, yaitu:
- Mengutuk pengabaian aspirasi masyarakat yang dinilai mencerminkan lemahnya kepemimpinan, komunikasi publik, dan akuntabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Memberikan ultimatum selama 7 (tujuh) hari kalender kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk hadir dan membuka dialog resmi dengan PKC PMII Jawa Barat.
- Menyatakan akan mengonsolidasikan seluruh Pengurus Cabang PMII se-Jawa Barat bersama organisasi mahasiswa, organisasi kepemudaan, akademisi, guru, dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi yang lebih besar apabila ultimatum tersebut tidak direspons.
- Menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan pendidikan melalui langkah-langkah konstitusional hingga seluruh tuntutan memperoleh penyelesaian yang nyata.
Selain menyampaikan pernyataan sikap, PKC PMII Jawa Barat juga kembali menegaskan 12 tuntutan utama kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Tuntutan tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terhadap sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), transparansi anggaran pendidikan, penguatan dukungan bagi sekolah swasta, evaluasi kebijakan Sekolah Maung, reformasi tata kelola kepala sekolah, pemerataan sarana pendidikan, pemberantasan pungutan liar, pelibatan masyarakat dalam penyusunan roadmap pendidikan, hingga mendesak Gubernur Jawa Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan apabila berbagai persoalan strategis terus diabaikan.
Baca juga: Empat Orang Asal Purwakarta Diperiksa, Dugaan Jaringan MBG Merambah Daerah
Rusli menegaskan perjuangan PKC PMII Jawa Barat tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Menurutnya, pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dikelola secara terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kritik.
“Hari ini kami datang membawa aspirasi. Bila pintu dialog tetap ditutup, maka kami akan kembali dengan barisan yang lebih besar. Pendidikan Jawa Barat tidak boleh dikelola dengan sikap antikritik dan antidialog,” tegasnya.