Praktik Lancung Lelang Tambang

by -323 views
Cover Jambi Link

Ombudsman RI Temukan Maladministrasi Lelang WK di Bungo

Ombudsman RI menemukan unsur maladministrasi lelang wilayah tambang Batubara di Rantau Pandan, Bungo, Provinsi Jambi. Praktik lancung lelang tambang Batubara senilai Rp 352,6 M itu masuk radar KPK.

—–——————–

PRAKTIK lancung lelang wilayah tambang Bungo diendus Ombudsman RI sejak setahun lalu. Bermula dari laporan sejumlah pengusaha yang merasa dirugikan. Ombudsman lantas melakukan penyelidikan. Fokusnya mengusut terkait kesalahan administrasi.

Ada enam wilayah tambang hasil lelang yang diusut Ombudsman. Salah satunya adalah Tambang Batubara di Rantau Pandan, Jambi. Poin pertama maladministasi tersebut adalah penetapan WIUPK.

Mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010, wilayah tambang harus berubah terlebih dulu menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) terlebih dulu.

Penetapan WPN harus melalui persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini tidak ada. Kemudian, setelah melalui WPN, bisa ditetapkan sebagai WIUPK dengan mempertimbangkan aspirasi dari pemerintah daerah.

Seharusnya WIUPK Operasi Produksi tidak bisa berubah statusnya menjadi WIUPK eksplorasi. Ini mengacu Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Lalu maladministasi mengenai peserta lelang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buru-buru menyiapkan jawaban mengenai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (RI) itu.

Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi mengatakan surat tanggapan ombudsman akan segera keluar pada minggu ini. Namun, dia belum bisa menyebutkan isi dari surat tanggapan tersebut.

“Kami sedang siapkan surat jawaban ke ombudsman. Akan ditanggapi pekan ini,” kata dia.

Data yang berhasil dirangkum Jambi Link, Kementerian ESDM pada Juli 2018 melelang enam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada BUMN. Salah satunya komoditas Batubara seluas 2,826 ha di daerah Rantau Pandan, Kabupaten Bungo Jambi.

Berdasarkan Permen ESDM No. 11/2018. BUMN pemenang lelang harus menyertakan sahamnya minimal 10% ke BUMD. BUMN dan BUMD tersebut membentuk badan usaha baru dalam tempo 90 hari sejak ditetapkan. Atau menggunakan badan usaha afiliasi dengan tempo 60 hari, sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang.

PT Bungo Dani Mandiri Utama sebagai perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Muaro Bungo ikut melakukan penawaran wilayah tambang Batubara Rantau Pandan itu. Hanya saja, Kementerian ESDM menilai BUMD tidak memenuhi kualifikasi. Maka dinyatakan gugur sebagai peminat.

Merasa dirugikan. BUMD Bungo menggugat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Teregister dengan nomor 212/G/2018/PTUN-JKT.

Berdasarkan penulusuran pada sistem informasi pemantauan pengadilan PTUN Jakarta. BUMD Bungo mendapatkan penawaran dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk mengikuti evaluasi dan lelang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) di Blok Rantau Pandan, Muara Bungo, Jambi.

Versi penggugat. BUMD Bungo tidak sendiri. Saat mengikuti proses evaluasi dan lelang itu. Ada BUMN bidang listrik turut serta. Penggugat mengklaim semestinya korporasi tersebut tidak disertakan. Karena BUMN itu tidak bergerak di bidang pertambangan batu bara.

Semestinya BUMD Bungo sudah harus menjadi pemenang. Karena menjadi penawar tunggal. Gugatan akhirnya dilayangkan. Karena BUMD Bungo menilai mekanisme mulai dari evaluasi dan penawaran tidak sesuai prosedur.

Mekanisme lain yang tidak sesuai aturan. Antaralain rapat pengambilan keputusan cuma dipimpin oleh anggota tim lelang. Yang jabatannya hanya level eselon IV. Semestinya rapat tersebut dipimpin ketua. Atau sekretaris. Atau pejabat eselon II.

Penggugat juga menyebutkan rapat pengambilan keputusan tidak quorum. Dan menyatakan rapat panitia atau anggota tim penawaran lelang WIUPK Blok Rantau Pandan pada 18 dan 19 Juli 2018, tidak sah.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Blok Rantau Pandan diketahui seluas 2.826 ha. Dan bernlai Rp 352,6 miliar. Nilai itu berdasarkan perhitungan empat komponan. Yakni luas wilayah. Tipe deposit. Status wilayah. Dan jarak ke loading/transhipment point. Perhitungan itu tertuang dalam Kepmen ESDM1805.K/30/MEM/2018.

Seiring dengan gugatan itu. Ombudsman RI rupanya ikut melakukan penyelidikan. Saat ini, KPK juga konsen membidik korupsi disektor tambang, salah satunya Batubara. Pengelolaan Batubara di Provinsi Jambi masuk dalam radar KPK. (*)

 

Sumber: Jambi Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *