Madilognews.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat berencana menggelar istighosah berjamaah di depan Gedung Sate sebagai bentuk perlawanan spiritual terhadap kebijakan Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang dinilai otoriter, diskriminatif, dan mematikan eksistensi pesantren serta sekolah swasta.
Usulan ini mengemuka dalam rapat koordinasi PWNU bersama PCNU se-Jawa Barat, yang berlangsung Jumat (25/7/2025) di Aula Gedung Dakwah PWNU Jabar, Bandung. Rapat dihadiri oleh jajaran pengurus wilayah, PCNU kabupaten/kota, serta pimpinan lembaga dan badan otonom NU se-Jabar.
Baca juga:Kebijakan Satu Kelas 50 Siswa di Jabar: Solusi Populis, Risiko Struktural
Kebijakan KDM Dinilai Anti-Pesantren dan Anti-Keadilan
Sekretaris PWNU Jabar, KH Aceng Amrullah, menyebut kebijakan KDM sebagai bentuk serangan terhadap prinsip keadilan sosial.
“KDM membuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat, ormas, atau lembaga pendidikan. Ini bukan hanya soal kebijakan, tapi serangan terang-terangan terhadap keadilan. NU akan melawan dengan doa dan langkah konstitusional!” tegas KH Aceng.
Senada dengan itu, Dr. Saepuloh, Ketua PW Pergunu Jabar, mengecam kebijakan pendidikan KDM yang mengorbankan pesantren dan sekolah swasta:
“Hibah pesantren dihapus, BPMU dipangkas, siswa dipaksa masuk barak, sekolah dimulai pukul 06.30 WIB, lima hari kerja yang melelahkan, hingga bansos dengan syarat vasektomi. Ini mencurigakan! Anggaran Rp1,2 triliun malah dialihkan ke sekolah negeri untuk mebel dan RKB,” kecam Saepuloh.
Istighosah Sebagai Protes Terbuka dan Aksi Simbolik
Dalam keterangan kepada media, Saepuloh membenarkan bahwa rencana istighosah ini akan digelar dalam format aksi demonstrasi terbuka.
“Kami baru saja selesai rakor, dan memang ada usulan agar istighosah digelar di Gedung Sate. Bentuknya aksi protes terbuka,” jelasnya saat dikonfirmasi.
Dr. Ifa Faizah Rohmah, Ketua LP Ma’arif NU Jabar, mengajak seluruh elemen NU dan masyarakat untuk menjadikan istighosah sebagai sarana perjuangan:
“Kebijakan KDM menghancurkan marwah pesantren dan sekolah swasta. Mari satukan hati dan doa dalam istighosah berjamaah untuk memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah,” ujarnya.
Desak Hak Interpelasi, DPRD Harus Bergerak
Ketua PCNU Sumedang, Kang Idad Istidad, mendorong langkah politik di DPRD dengan menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur KDM.
“Kami akan ke DPRD, gunakan hak interpelasi untuk memaksa KDM mempertanggungjawabkan kebijakannya yang merugikan rakyat. Ini adalah panggilan untuk bertindak!” tegasnya.
Dukungan senada disampaikan Ketua PCNU Garut, KH Atjeng Abdul Wahid:
“KDM bertindak ‘kumaha aing’, mengesampingkan musyawarah dan aspirasi rakyat. Kami akan desak DPRD mencabut kebijakan sepihak ini,” katanya.
Baca juga: Belanja Gedung dan Bangunan Rp 1,2 Triliun di Perubahan APBD Jabar 2025 Dipertanyakan
Kritik Etik dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Pengurus PWNU, Prof. Yusuf, menyoroti aspek etik yang dinilai telah dilanggar oleh KDM:
“Hajatan anak KDM yang diklaim ‘makan gratis’ malah berujung korban jiwa. Saat dikritik, KDM membungkam publik dengan buzzer bayaran. Ini penyalahgunaan kekuasaan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat!”
NU Bangkit: Doa dan Perlawanan Konstitusional
Rapat PWNU Jabar kali ini mencerminkan semangat kolektif NU untuk tidak tinggal diam. NU memosisikan dirinya sebagai penjaga moral bangsa dan pelindung pendidikan rakyat. Tekad perjuangan tidak hanya dalam bentuk spiritual melalui istighosah, tapi juga dalam langkah hukum dan politik di ranah legislatif.
Sumber: jabarekspres.com
