Purwakarta sedang menghadapi sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Persoalannya bukan semata soal anggaran atau ketersediaan sumber daya di lapangan, tetapi juga menyangkut koordinasi, pengawasan, dan akuntabilitas pada level kepemimpinan.
Sebagai program strategis yang menyangkut pemenuhan gizi anak, MBG membutuhkan sistem kerja yang terkoordinasi. Ketika fungsi koordinasi dan pengawasan tidak berjalan optimal, yang dipertaruhkan bukan hanya ketepatan distribusi makanan, tetapi juga kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.
Setidaknya ada empat catatan yang patut menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Korwil MBG Purwakarta.
Mangkir dari Forum Koordinasi, Persoalan Etika dan Akuntabilitas
Informasi yang kami himpun menyebutkan bahwa Korwil MBG Purwakarta beberapa kali tidak hadir dalam rapat koordinasi yang melibatkan anggota DPRD Purwakarta maupun unsur Forkopimda.
Jika informasi tersebut benar, kondisi ini patut dipertanyakan. MBG merupakan program yang membutuhkan koordinasi lintas sektor. Karena itu, forum koordinasi dengan unsur pemerintah daerah dan legislatif semestinya menjadi ruang untuk menyampaikan perkembangan, menjelaskan persoalan di lapangan, sekaligus menerima masukan dan pengawasan.
Kehadiran dalam forum semacam itu bukan sekadar persoalan administratif. Ia berkaitan dengan akuntabilitas seorang koordinator dalam menjalankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
John F. Kennedy pernah mengaitkan kepemimpinan dengan tanggung jawab. Dalam konteks MBG, tanggung jawab tersebut semestinya terlihat dari keterbukaan ketika penyelenggara program dimintai penjelasan dan ketika terdapat persoalan yang membutuhkan koordinasi bersama.
Karena itu, jika ketidakhadiran tersebut memang terjadi tanpa penjelasan yang memadai, hal itu layak menjadi bagian dari evaluasi kinerja Korwil.
Distribusi MBG dan Lemahnya Fungsi Pengawasan
Persoalan berikutnya berada pada distribusi. Sejumlah laporan dari lapangan yang kami terima menyebut adanya keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian jumlah porsi antar sekolah, menu yang dipersoalkan dari sisi pemenuhan standar gizi, hingga laporan ditemukannya benda asing dan serangga dalam wadah makanan.
Terdapat pula laporan mengenai sekolah yang menerima distribusi lebih dari kebutuhan, sementara sekolah lain dilaporkan tidak menerima distribusi pada waktu tertentu.
Berbagai laporan tersebut tentu perlu diverifikasi. Namun, banyaknya keluhan yang muncul menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan distribusi patut dievaluasi.
Fungsi koordinasi tidak berhenti pada penyusunan jadwal. Koordinator harus memastikan adanya sistem pemantauan dari dapur hingga makanan diterima sekolah. Ketika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuaian, harus tersedia mekanisme respons yang cepat dan jelas.
Dalam konteks ini, persoalannya bukan sekadar siapa yang melakukan kesalahan di lapangan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah sistem pengawasan dan pengendalian yang dibangun sudah mampu mencegah kesalahan yang sama berulang?
Persoalan SLHS dan Pengawasan Kelayakan Dapur
Aspek lain yang tidak kalah penting adalah keamanan pangan. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) berkaitan dengan pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan. Karena MBG menyasar anak-anak dalam jumlah besar, aspek keamanan pangan tidak semestinya ditempatkan sebagai persoalan administratif belaka.
Informasi yang kami peroleh menunjukkan masih adanya persoalan terkait status SLHS sejumlah dapur MBG di Purwakarta. Ada dapur yang disebut belum memiliki SLHS yang valid, terdapat proses yang belum selesai, dan terdapat pula dugaan penggunaan dokumen sertifikasi yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Khusus mengenai dugaan pemalsuan dokumen SLHS, persoalan tersebut tentu tidak cukup hanya menjadi bahan perdebatan publik. Jika memang terdapat indikasi pemalsuan, maka diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak yang berwenang untuk memastikan fakta sebenarnya.
Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa persoalan administrasi dan kelayakan dapur tersebut bisa muncul dalam pelaksanaan program yang menyangkut keamanan pangan anak.
Di sinilah fungsi koordinasi menjadi penting. Korwil perlu memastikan bahwa persoalan yang ditemukan di tingkat SPPG tidak berhenti sebagai masalah internal dapur, tetapi dapat segera dikomunikasikan kepada instansi terkait untuk mendapatkan penyelesaian.
Koordinasi Sektoral Tidak Boleh Berjalan Setelah Masalah Muncul
MBG merupakan program yang tidak mungkin dijalankan oleh satu institusi saja. Dinas Kesehatan memiliki peran dalam aspek kesehatan dan higiene sanitasi. Dinas Pendidikan berkaitan dengan satuan pendidikan dan data penerima manfaat. Puskesmas memiliki fungsi di tingkat pelayanan kesehatan. Pemerintah desa dan kecamatan juga memiliki posisi penting dalam koordinasi di wilayah.
Karena itu, keberhasilan MBG membutuhkan komunikasi lintas sektor yang berjalan sebelum persoalan muncul, bukan hanya ketika persoalan sudah terjadi.
Jika komunikasi antarlembaga hanya berlangsung ketika ada masalah, maka sistem yang dibangun akan selalu bersifat reaktif.
Korwil dalam konteks ini semestinya berfungsi sebagai penghubung antarpihak. Bukan mengambil alih kewenangan setiap instansi, melainkan memastikan informasi, persoalan, dan kebutuhan koordinasi dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.
MBG membutuhkan kerja kolektif. Tidak cukup hanya memiliki dapur, kendaraan distribusi, tenaga pelaksana, dan anggaran. Semua unsur tersebut harus bekerja dalam satu sistem.
Saatnya Evaluasi, Bukan Saling Menyalahkan
Empat persoalan tersebut layak menjadi bahan evaluasi bersama: kehadiran dalam forum koordinasi, pengawasan distribusi, kepastian kelayakan higiene sanitasi dapur, dan koordinasi lintas sektor.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi individu tertentu. Justru karena MBG merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan anak-anak, setiap persoalan perlu dibuka melalui mekanisme klarifikasi dan evaluasi yang transparan.
Korwil MBG Purwakarta juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan atas berbagai persoalan yang muncul dalam tulisan ini. Begitu pula instansi terkait perlu menyampaikan data dan kondisi sebenarnya mengenai distribusi, status SLHS, serta mekanisme koordinasi MBG di Purwakarta.
Publik tidak membutuhkan konflik antarlembaga. Publik membutuhkan kepastian bahwa makanan yang diterima anak-anak benar-benar aman, tepat jumlah, tepat waktu, dan memenuhi standar yang ditetapkan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan seberapa banyak makanan yang keluar dari dapur, tetapi seberapa baik sistem memastikan makanan tersebut sampai kepada anak yang menjadi penerima manfaat dalam kondisi aman dan sesuai standar.
Karena itu, evaluasi terhadap Korwil bukanlah bentuk permusuhan terhadap program MBG. Sebaliknya, evaluasi adalah bagian dari upaya memastikan program sebesar MBG berjalan dengan akuntabel.
Penulis : Nurhidayat
Pengamat MBG Purwakarta