Madilognews.com – Sepekan menjelang tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai, sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) swasta di Jawa Barat masih mengalami krisis pendaftar. Salah satunya adalah SMK Bina Budi Purwakarta, yang hingga Senin (7/7/2025) baru menerima tujuh calon siswa dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Sekolah yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta ini berada di bawah naungan Yayasan Yasri. Kepala SMK Bina Budi, Aam Aminah, menyebutkan jumlah pendaftar tersebut merosot tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana sekolah masih mampu mengelola hingga 10 kelas aktif.
Baca juga: SMAN 3 Purwakarta Cetak Sejarah, Buka Jalur Prestasi Esports dalam Penerimaan Siswa Baru
“Hari ini kami hanya punya 3 kelas aktif dengan total 36 siswa dari kelas 10 hingga kelas 12,” ujar Aam. “Bahkan dari tujuh siswa yang sudah mendaftar pun belum tentu bertahan, karena sekolah negeri sering membuka gelombang tambahan.”
Berbagai upaya promosi telah dilakukan pihak sekolah, seperti menyebarkan informasi melalui media sosial dan melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah menengah pertama. Namun hingga kini, hasilnya belum signifikan. Padahal, SMK Bina Budi telah mengantongi akreditasi A dan menargetkan satu jurusan dengan kapasitas satu kelas (36 siswa) sesuai aturan kementerian.
Nasib serupa juga dialami SMK Farmasi Yasri yang baru menerima 14 siswa untuk dua program studi. Ketua Dewan Pembina Yayasan Yasri, Agus Muharam, menyatakan kekhawatirannya terkait keberlangsungan sekolah swasta jika tren ini terus berlanjut.
“Dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, kami menghadapi tantangan besar untuk menggaji guru dan staf administrasi. Ini bisa menjadi bumerang bagi sekolah swasta,” ujarnya.
Salah satu faktor penyebab rendahnya minat siswa terhadap sekolah swasta disinyalir berasal dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengizinkan sekolah negeri menerima hingga 50 siswa per rombongan belajar (rombel). Kebijakan ini dinilai makin meminggirkan sekolah swasta dalam persaingan penerimaan siswa baru.
Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai sekolah swasta tidak perlu khawatir. Menurutnya, masih ada sekitar 400 ribu siswa yang belum tertampung di sekolah negeri dan bisa dimaksimalkan oleh sekolah swasta.
“Masih banyak siswa ini gitu loh. Apalagi sekolah swasta favorit, mereka sudah full, bahkan tak lagi buka pendaftaran,” kata Dedi.
Baca juga: Ketua Baru ESI Purwakarta Alaikassalam Resmi Dilantik, Main Game Bisa Jadi Prestasi
Ia menambahkan bahwa kebijakan penambahan rombel hingga 50 siswa telah disesuaikan dengan kebutuhan dan data penduduk di berbagai wilayah. Tidak semua sekolah negeri akan menerapkan kapasitas maksimal tersebut.
“Angka 50 itu hanya berlaku di wilayah tertentu. Ada yang tetap 35, 30, bahkan 25 siswa per rombel, tergantung kapasitas dan sebaran penduduk,” jelasnya.
Meski begitu, para pengelola sekolah swasta berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan tersebut agar dunia pendidikan berkembang secara merata dan tidak menciptakan ketimpangan sistemik antara sekolah negeri dan swasta.
