Sebuah unggahan media Tempo yang menyebut “Prabowo dikelilingi anak buah yang tak berani menyampaikan fakta sesungguhnya” memunculkan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar persoalan keberanian bawahan. Jika dibaca dari perspektif politik kekuasaan, isu tersebut bukan semata soal psikologi individu, melainkan soal struktur kontrol informasi di dalam lingkar kekuasaan. Sebab dalam praktik politik modern, siapa yang mengendalikan informasi sering kali lebih menentukan daripada siapa yang memegang jabatan formal.
Dalam sistem politik modern, kita sering menganggap kekuasaan berada pada jabatan formal: presiden, menteri, atau pejabat tinggi negara. Secara konstitusional anggapan itu benar. Namun dalam praktik politik kekuasaan, realitasnya sering jauh lebih kompleks.
Tidak selalu mereka yang berada di kursi tertinggi yang memegang kendali penuh atas arah pemerintahan. Dalam banyak kasus, kekuasaan justru bergerak melalui sesuatu yang lebih halus: kontrol atas informasi.
Ilmu politik sejak lama menyadari bahwa keputusan politik tidak pernah lahir dari ruang hampa. Setiap keputusan bergantung pada informasi yang diterima oleh pengambil keputusan. Apa yang dilaporkan, apa yang disembunyikan, apa yang diprioritaskan, dan bagaimana suatu persoalan dibingkai semua itu menentukan pilihan kebijakan yang akhirnya diambil. Karena itu, dalam politik kekuasaan berlaku prinsip sederhana tetapi sangat menentukan: kontrol informasi berarti kontrol keputusan.
Masalah muncul ketika seorang pemimpin formal tidak lagi sepenuhnya menguasai arus informasi yang sampai kepadanya. Informasi yang masuk bisa saja telah melalui proses seleksi, penyaringan, bahkan manipulasi framing oleh lingkar dalam kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, pemimpin tetap terlihat memegang kekuasaan secara formal, tetapi keputusan yang diambil sebenarnya merupakan hasil dari realitas yang telah “dibentuk” sebelumnya oleh pihak lain.
Fenomena ini dalam literatur politik sering disebut sebagai informational power atau kekuasaan informasional. Bukan jabatan yang menentukan siapa paling berkuasa, melainkan siapa yang mengendalikan apa yang diketahui oleh pemegang jabatan tersebut.
Kelompok yang mengatur akses informasi strategis seperti penasihat inti, operator politik, elite birokrasi, atau jaringan kepentingan tertentu memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi arah kebijakan tanpa harus tampil di depan publik sebagai pengambil keputusan utama.
Di titik ini, struktur kekuasaan menjadi berlapis. Pada lapisan pertama terdapat kekuasaan formal, yaitu pemimpin yang secara hukum dan konstitusi memiliki otoritas. Pada lapisan kedua terdapat kekuasaan operasional, yaitu kelompok yang mengendalikan aliran informasi, akses pertemuan, rekomendasi kebijakan, dan pelaksanaan teknis di birokrasi. Ketika lapisan kedua lebih dominan dalam mengatur arus informasi, maka kekuasaan formal perlahan dapat kehilangan kapasitas kendali substantifnya.
Teori elite klasik yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan kemudian C. Wright Mills menjelaskan bahwa setiap sistem politik, bahkan yang demokratis sekalipun, cenderung menghasilkan kelompok elite kecil yang memiliki akses strategis terhadap sumber daya dan keputusan.
Dalam konteks pemerintahan modern, sumber daya strategis itu tidak hanya berupa modal ekonomi atau kekuatan militer, tetapi juga akses terhadap informasi kebijakan. Mereka yang berada di posisi penghubung antara informasi dan pengambil keputusan sering kali menjadi aktor paling menentukan, meskipun tidak selalu terlihat sebagai pemimpin publik.
Situasi ini menjadi semakin kompleks dalam pemerintahan koalisi besar atau pemerintahan yang terdiri dari banyak kepentingan politik. Koalisi yang luas memang menciptakan stabilitas elektoral, tetapi juga membuka ruang bagi kompetisi internal antar faksi.
Setiap faksi memiliki kepentingan mempertahankan pengaruhnya, dan salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan mengendalikan jalur komunikasi strategis menuju pemimpin. Ketika informasi yang sampai kepada pemimpin sudah dipilih sesuai kepentingan tertentu, maka kebijakan yang dihasilkan pun cenderung bergerak mengikuti konfigurasi kepentingan kelompok tersebut.
Dalam kondisi seperti ini, oposisi memang dapat memperoleh keuntungan politik dari melemahnya kredibilitas pemerintah. Namun, sering kali pihak yang paling diuntungkan justru bukan oposisi eksternal, melainkan aktor internal yang memperoleh ruang kendali lebih besar di balik layar.
Mereka tidak harus memikul tanggung jawab politik di depan publik, tetapi tetap dapat menikmati pengaruh kebijakan, akses proyek, maupun jaringan patronase yang melekat pada kekuasaan. Inilah yang dalam bahasa politik populer sering disebut sebagai “musuh dalam selimut”, sementara dalam analisis politik dikenal sebagai pertarungan faksi internal (factional power struggle).
Dampak jangka panjang dari situasi ini tidak hanya menyangkut reputasi kepemimpinan, tetapi juga kualitas pemerintahan itu sendiri. Ketika keputusan diambil berdasarkan informasi yang tidak utuh, kebijakan menjadi lebih reaktif daripada strategis.
Prioritas pembangunan bisa bergeser bukan karena kebutuhan publik, melainkan karena kepentingan kelompok yang paling berpengaruh dalam lingkar informasi. Pada tahap tertentu, negara dapat mengalami apa yang disebut sebagai erosi kapasitas kepemimpinan, yaitu kondisi ketika pemimpin formal masih memegang jabatan, tetapi kemampuan substantif untuk mengarahkan sistem semakin berkurang.
Karena itu, pertanyaan “siapa sebenarnya yang berkuasa?” tidak selalu dapat dijawab hanya dengan menunjuk jabatan resmi. Dalam politik kekuasaan, yang berkuasa adalah mereka yang mengendalikan tiga hal sekaligus: arus informasi, akses terhadap pengambil keputusan, dan implementasi kebijakan. Jabatan formal tetap penting sebagai legitimasi, tetapi kendali operasional sering berada pada jaringan aktor yang mengatur apa yang diketahui, kapan diketahui, dan bagaimana sebuah persoalan dipahami oleh pemimpin.
Pada akhirnya, kekuasaan modern bukan hanya tentang siapa yang memimpin di depan panggung, tetapi juga tentang siapa yang mengatur panggung itu sendiri. Dan dalam banyak kasus, mereka yang mengendalikan informasi sering kali lebih menentukan arah sejarah daripada mereka yang sekadar terlihat memegang mikrofon kekuasaan.
Penulis: Agra D. Raksa
Seorang penulis dan pengamat sosial yang fokus pada isu-isu politik, sosial, dan filsafat. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ilmu sosial, Agra menulis artikel-artikel analitis yang menggali berbagai perspektif tentang pemberantasan korupsi, demokrasi, dan kebijakan publik di Indonesia.