IPM Purwakarta tahun 2024 kembali mengalami peningkatan, namun laju pertumbuhannya masih kalah dibandingkan sejumlah kabupaten lain di Jawa Barat. Meskipun menunjukkan arah yang positif, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa perkembangan kualitas hidup di Purwakarta belum mengalami lompatan berarti dalam lima tahun terakhir.
IPM Purwakarta 2024 Naik, Tapi Masih Moderat
Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Purwakarta meningkat dari 72,15 pada tahun 2020 menjadi 73,99 pada tahun 2024. Ini berarti ada kenaikan sebesar 1,84 poin dalam lima tahun. Sayangnya, pertumbuhan ini tergolong sedang dan tidak mencerminkan perubahan struktural yang signifikan dalam kualitas hidup warga.
Sebagai perbandingan:
-
IPM Sumedang naik 2,09 poin (dari 72,48 ke 74,57).
-
IPM Bandung naik 1,9 poin (dari 72,69 ke 74,59).
-
Rata-rata IPM Jawa Barat 2024 mencapai 74,92, atau hampir satu poin di atas Purwakarta.
Baca juga: Purwakarta dalam Angka 2025: Kemiskinan dan Pengangguran Menurun, tapi Ekonomi Melambat
Apa yang Dimaksud dengan Indeks Pembangunan Manusia?
IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama:
-
Kesehatan: usia harapan hidup.
-
Pendidikan: rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
-
Ekonomi: pengeluaran per kapita yang mencerminkan standar hidup.
IPM yang tinggi menunjukkan masyarakat yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan memiliki daya beli yang lebih baik. Namun, dalam kasus Purwakarta, tidak ada satu pun dari tiga dimensi tersebut yang mengalami akselerasi mencolok.
Tantangan Pembangunan Manusia di Purwakarta
Kenaikan IPM Purwakarta yang relatif lambat mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia. Beberapa faktor yang kemungkinan berperan:
-
Pendidikan menengah dan tinggi masih belum terjangkau secara merata.
-
Kualitas layanan kesehatan masih timpang antara pusat kota dan kecamatan pinggiran.
-
Pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh industri besar, bukan oleh warga lokal secara langsung.
Jika tak ada intervensi konkret, maka ketimpangan antarwilayah di Purwakarta akan terus melebar, dan pencapaian IPM hanya akan jadi statistik tanpa makna nyata.
Baca juga: Sesat Pikir Whataboutism Ala Dedi Mulyadi: Ketika Kritik Soal Wisuda Dijawab dengan Serangan ke KPAI
Purwakarta Butuh Lompatan, Bukan Sekadar Kenaikan Rutin
Meskipun IPM Purwakarta 2024 menandakan tren positif, kecepatan dan dampaknya terhadap warga belum optimal. Ini saatnya pemerintah daerah melakukan inovasi kebijakan yang berpihak pada kelompok paling rentan—terutama dalam bidang pendidikan, layanan dasar, dan pemerataan ekonomi.
Menjadi kabupaten yang “cukup baik” tidak cukup. Purwakarta perlu mengejar bukan hanya pertumbuhan, tapi juga keadilan sosial dan pembangunan yang inklusif.
Penulis: Agra D. Raksa
Seorang penulis dan pengamat sosial yang fokus pada isu-isu politik, sosial, dan filsafat. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ilmu sosial, Agra menulis artikel-artikel analitis yang menggali berbagai perspektif tentang pemberantasan korupsi, demokrasi, dan kebijakan publik di Indonesia.