Purwakarta – Madilognews.com – Tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) menjadi titik krusial dalam proses penentuan kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Purwakarta periode 2026–2031. Setelah Musyawarah Cabang (Muscab), seluruh kandidat kini akan diuji langsung oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat, Rabu (22/4/2026).
Empat nama yang lolos dari Muscab dan mengikuti UKK yakni H. Sona Maulida Roemardhie, Ceceng Abdul Qodir, Alaikassalam, dan Hilmi Sirojul Fuadi. Mereka diuji tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga kapasitas kepemimpinan, strategi politik, hingga kemampuan menjaga soliditas internal partai.
Baca juga: Dapur MBG Gunakan Fasilitas Negara Gor dan BLK, Komisi III Minta Evaluasi
Berbeda dengan Muscab yang lebih menitikberatkan pada proses penjaringan aspirasi kader di tingkat cabang, UKK diposisikan sebagai instrumen penyaringan strategis oleh struktur wilayah untuk memastikan figur terpilih memiliki kesiapan menghadapi dinamika politik ke depan.
Salah satu peserta UKK, H. Sona Maulida Roemardhie, menilai tahapan ini sebagai momen penting untuk menguji arah dan kualitas kepemimpinan kader PKB.
“UKK ini bukan sekadar prosedur, tapi forum untuk menguji gagasan, komitmen, dan kesiapan memimpin. Di sini kita dinilai secara menyeluruh, bukan hanya soal dukungan, tapi juga kapasitas,” ujarnya.
Ia menegaskan, hasil UKK akan sangat menentukan rekomendasi yang disampaikan DPW kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, yang memiliki kewenangan akhir dalam menetapkan ketua DPC.
“Siapapun yang nanti direkomendasikan, itu harus benar-benar figur yang siap kerja dan mampu menjaga marwah partai,” tambahnya.
Baca juga: Ilusi Pendidikan Karakter di Purwakarta: Ketika Citra Kebijakan Tidak Sejalan dengan Kenyataan
Di tengah munculnya berbagai spekulasi terkait arah dukungan politik pasca Muscab, pelaksanaan UKK menjadi penyeimbang sekaligus filter terakhir agar keputusan tidak semata ditentukan oleh dinamika internal cabang.
Dengan demikian, UKK tidak hanya menjadi tahapan administratif, tetapi juga arena uji kualitas kepemimpinan yang akan menentukan masa depan PKB Purwakarta lima tahun ke depan.