Kegaduhan politik di Kabupaten Purwakarta kembali memanas. Disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati yang sudah berlangsung beberapa waktu terakhir terus menjadi bahan perbincangan di ruang publik, mengundang reaksi dari berbagai elemen masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan. Ketegangan yang merembes ke media sosial hingga forum-forum diskusi ini menggambarkan betapa rapuhnya kohesivitas kepemimpinan di Bale Nagri, istilah yang kerap disematkan pada pemerintahan Kabupaten Purwakarta.
Keretakan hubungan dua pemimpin daerah itu bukan lagi sekadar kabar bisik-bisik. Sinyal-sinyal ketidakselarasan keduanya sudah terbaca jelas: harmonis di baliho, namun dingin di meja kerja. Berbagai pihak, mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga kalangan aktivis, telah angkat bicara dan menyebut kondisi ini sebagai cerminan krisis kedewasaan politik di tubuh pemerintahan daerah. Konflik berkepanjangan yang dipertontonkan secara terbuka dinilai tidak hanya mencoreng nama baik Purwakarta, tetapi juga berpotensi menghambat roda pemerintahan yang seharusnya bergerak melayani rakyat.
Baca juga: 35 Milyar, Framing Busuk, dan Kegaduhan Politik
Semboyan yang Terasa Hampa di Lapangan
Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dikenal dengan tiga semboyan unggulan: “Imah Alus, Jalan Mulus, Rakyat Ka Urus.” Sebuah visi yang terdengar sederhana, namun sarat makna: rumah yang layak, infrastruktur yang memadai, dan rakyat yang terlayani. Namun, realita yang ditemui di lapangan kerap berbicara lain.
Jalan-jalan di sejumlah wilayah Purwakarta masih jauh dari kata mulus. Akses menuju desa-desa terpencil masih menjadi hambatan nyata bagi warga yang ingin menjangkau fasilitas kesehatan maupun pendidikan. Infrastruktur yang belum tuntas bukan sekadar soal estetika kota. Ini soal hak dasar warga yang tertunda.
Ketika jalan rusak memutus akses ibu hamil ke puskesmas atau memaksa anak-anak menempuh risiko demi sampai ke sekolah, maka “jalan mulus” tak lagi sekadar semboyan. Ia menjadi utang yang belum dibayar kepada rakyat.
Kondisi ini menjadi alarm serius yang semestinya tidak hanya disuarakan oleh aktivis jalanan, tetapi juga oleh kelompok intelektual muda yang ada di kampus-kampus Purwakarta.
Kegaduhan yang tengah berlangsung antara Bupati dan Wakil Bupati sejatinya merupakan polemik di ranah elite kekuasaan. Disharmoni kepemimpinan memang berpotensi menghambat jalannya pembangunan, memecah konsentrasi birokrasi, dan pada akhirnya merugikan masyarakat yang menunggu pelayanan. Namun, konflik tersebut juga memperlihatkan bahwa energi pemerintahan lebih banyak tersita pada pertarungan pengaruh di lingkar kekuasaan dibanding fokus menyelesaikan persoalan rakyat.
Mahasiswa tidak boleh terjebak dalam siklus gerakan yang reaktif, hanya bergerak ketika ada kegaduhan yang sedang viral, lalu kembali diam ketika sorotan publik berpindah. Masih banyak persoalan struktural yang jauh lebih mendesak untuk disuarakan, mulai dari infrastruktur yang mangkrak, akses kesehatan yang timpang, fasilitas pendidikan yang tidak merata, lemahnya fungsi pengawasan DPRD, hingga persoalan transparansi dana CSR perusahaan. Isu-isu tersebut menyentuh langsung kehidupan masyarakat bawah, bukan sekadar drama politik di balai kota.
Kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu daerah juga tidak boleh bersifat musiman. Mahasiswa perlu membangun kesadaran kolektif yang organik. Gerakan yang lahir dari pemahaman mendalam akan jauh lebih kuat dan bermakna dibanding gerakan yang sekadar merespons isu yang sedang ramai diperbincangkan hari ini.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: ke mana suara mahasiswa Purwakarta selama ini?
Kampus sejatinya bukan hanya tempat belajar teori dan mengejar indeks prestasi. Ia adalah laboratorium sosial, tempat gagasan-gagasan kritis tentang kondisi masyarakat diuji dan disuarakan. Namun, dalam banyak isu yang berkembang di Purwakarta, mulai dari persoalan infrastruktur, layanan publik yang masih compang-camping, hingga ketimpangan pembangunan antarwilayah, suara kolektif mahasiswa terasa sayup-sayup, bahkan kerap absen sama sekali.
Kepekaan sosial bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia harus dilatih, dirawat, dan dipelihara dalam ekosistem kampus yang kritis. Mahasiswa perlu turun dan membaca denyut daerahnya sendiri, bukan hanya dari layar ponsel atau ruang diskusi yang nyaman, tetapi langsung dari realitas yang hidup di masyarakat.
Ironisnya, di saat persoalan demi persoalan terus menumpuk, dari jalan yang belum juga mulus, fasilitas kesehatan yang belum merata, hingga wajah pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius, ruang-ruang gerakan mahasiswa justru lebih riuh membahas polemik yang sifatnya elitis dan situasional
Ketika Kampus Ditantang untuk Bersikap
Disharmoni Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta memang layak dikritisi karena ketidakmampuan dua pemimpin untuk bekerja bersama akan selalu berbuah kerugian bagi rakyat. Namun, kritik itu harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas: bahwa persoalan Purwakarta tidak dimulai dan tidak berakhir pada konflik dua orang di puncak kekuasaan.
Semboyan “Imah Alus, Jalan Mulus, Rakyat Ka Urus” hanya akan bermakna jika ada pihak yang terus-menerus mengawal pelaksanaannya, dan mahasiswalah salah satu garda terdepan yang semestinya memainkan peran itu. Bukan dengan cara yang sekadar reaktif dan musiman, melainkan dengan gerakan yang kolektif, organik, dan berakar pada pemahaman mendalam tentang daerahnya sendiri.
Purwakarta membutuhkan mahasiswa yang tidak hanya tahu nama bupatinya, tetapi juga tahu di mana jalan yang rusak, di mana anak-anak yang putus sekolah, dan di mana warga yang masih berjuang untuk sekadar mengakses layanan kesehatan dasar.
Karena di situlah sesungguhnya panggung perjuangan mahasiswa yang paling jujur: bukan di bawah sorotan kamera yang menyorot polemik elite, tetapi di tengah masyarakat yang sunyi menunggu untuk didengar.
Penulis: Ilham
Pers Mahasiswa Wikara Purwakarta
Tulisan ini merupakan opini penulis.