Purwakarta – Madilognews.com – Data terbaru BPS Jawa Barat menyingkap fakta mengejutkan. Pada Agustus 2024, jumlah pekerja Jawa Barat yang bekerja di sektor informal mencapai 13,28 juta orang, atau 54,39 persen dari total 24,42 juta penduduk bekerja. Dengan kata lain, lebih dari separuh pekerja Jawa Barat masih bertumpu pada sektor tanpa perlindungan kerja, upah layak, maupun jaminan sosial.
Tren ini bukan hal baru. Dalam tiga tahun terakhir, proporsi pekerja informal selalu lebih tinggi daripada pekerja formal. Tahun 2022 tercatat 54,61 persen, tahun 2023 naik menjadi 55,15 persen, dan pada 2024 tetap 54,39 persen. Mayoritas pekerja Jawa Barat konsisten berada di sektor informal, menandakan lemahnya penetrasi lapangan kerja formal.
Baca juga: Buka Data: Lulusan Baru Gen Z di Purwakarta yang Terserap Kerja Hanya 27,5% per Tahun
Ketimpangan gender cukup mencolok. Sebanyak 62,22 persen pekerja perempuan Jawa Barat masih berada di sektor informal, jauh lebih besar dibanding laki-laki yang 49,75 persen. Perempuan lebih sering terserap dalam perdagangan kecil, jasa informal, atau pekerja keluarga tanpa kontrak.
Selain itu, pendidikan menjadi faktor penentu. Dari pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah, sebanyak 72,62 persen bekerja di sektor informal. Bagi lulusan perguruan tinggi, hanya 3,42 persen yang masuk kategori ini. Semakin rendah pendidikan, semakin besar peluang seseorang menjadi pekerja informal.
Baca juga:Buka Data: Menelisik NJOP dan Tarif PBB di Balik Kasus Pati 2025
Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pekerja informal di Jawa Barat. Pada 2024, 86,68 persen pekerja pertanian berada di sektor informal. Angka ini jauh di atas jasa-jasa (53,88 persen) maupun industri manufaktur (37,71 persen). Kondisi ini menegaskan bahwa pekerja di pedesaan lebih rentan.
Jumlah pekerja informal yang besar ini menjadi alarm serius. Mereka bekerja tanpa kontrak, tanpa jaminan sosial, dan dengan pendapatan yang tidak menentu. Tanpa perbaikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perluasan lapangan kerja formal, jutaan pekerja Jawa Barat akan tetap berada dalam lingkaran kerja rentan.
