Ketimpangan sosial di Purwakarta tak hanya tampak lewat penghasilan atau pendidikan. Ia juga hadir secara diam-diam di balik dinding rumah warga. Ketimpangan kualitas rumah di Purwakarta, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 yang dirilis BPS, memperlihatkan bahwa meski mayoritas rumah tampak layak secara fisik, ketimpangan struktural tetap menganga—terutama di kalangan warga miskin dan perempuan kepala rumah tangga.
Atap yang Menguak Status Sosial
Sebanyak 93,06 persen rumah tangga di Purwakarta memiliki atap dari bahan kuat seperti genteng, seng, atau beton. Tapi sisanya—hampir 1 dari 14 rumah—masih memakai bahan rapuh seperti ijuk, bambu, atau daun-daunan.
Masalah ini paling nyata di kelompok 40 persen penduduk termiskin, di mana 10 persen rumah tangga masih menggunakan atap tidak layak. Di kelompok perempuan kepala rumah tangga (KRT), angkanya mencapai 8,04 persen, lebih tinggi dari laki-laki KRT (6,81 persen).
Baca juga: Tren IPM Purwakarta 2020–2024: Stabil Tapi Kurang Terobosan
Dinding: Simbol Ketimpangan yang Tak Bisa Disangkal
Data kualitas dinding rumah mengungkap ketimpangan lebih mencolok. 95,48 persen rumah tangga menggunakan dinding tembok atau plesteran. Namun, satu dari sepuluh rumah tangga yang dipimpin perempuan masih berdinding anyaman bambu atau kayu, dibandingkan hanya 3,83 persen pada rumah tangga laki-laki.
Pendidikan kepala rumah tangga berbanding lurus dengan kualitas dinding. Hanya 1,89 persen rumah tangga berpendidikan SMP ke atas yang berdinding tak layak, sementara rumah tangga dengan pendidikan SD ke bawah mencapai 6,89 persen.
Lantai: Kesenjangan yang Sedikit Lebih Sempit
Sebagian besar rumah di Purwakarta memiliki lantai dari bahan layak seperti semen, keramik, atau granit. Angkanya mencapai 98,33 persen. Namun, rumah tangga perempuan KRT mencatat 6,29 persen dengan lantai tidak layak, jauh lebih tinggi dibanding rumah tangga laki-laki (1,12 persen).
Rumah: Cermin Ketimpangan yang Terabaikan
Kualitas rumah bukan hanya soal estetika atau kenyamanan, tetapi juga soal kesehatan, keselamatan, dan martabat. Atap dari daun atau dinding bambu mudah rusak, tak tahan cuaca, dan berisiko memunculkan gangguan pernapasan atau penyakit kulit.
Ketimpangan kualitas rumah di Purwakarta memperlihatkan bahwa meski statistik menunjukkan perbaikan secara umum, minoritas yang tertinggal tetap signifikan dan tidak boleh diabaikan.
Baca juga: Purwakarta dalam Angka 2025: Kemiskinan dan Pengangguran Menurun, tapi Ekonomi Melambat
Jangan Lagi Rumah Buruk Jadi Takdir
Jika pemerintah daerah benar-benar ingin meningkatkan kesejahteraan warganya, intervensi di sektor perumahan rakyat harus menjadi prioritas. Program bantuan rumah layak huni yang tepat sasaran, terutama untuk perempuan kepala rumah tangga dan kelompok miskin, menjadi kebutuhan mendesak.
Ketimpangan bukan hanya terlihat dari megahnya rumah-rumah di pusat kota, tetapi juga dari dinding bambu yang diam dan rapuh di pinggiran desa. Data dari Susenas 2024 memberi sinyal keras bahwa masih banyak warga Purwakarta yang tinggal dalam ketimpangan diam-diam.
Penulis: Agra D. Raksa
Seorang penulis dan pengamat sosial yang fokus pada isu-isu politik, sosial, dan filsafat. Dengan latar belakang pendidikan di bidang ilmu sosial, Agra menulis artikel-artikel analitis yang menggali berbagai perspektif tentang pemberantasan korupsi, demokrasi, dan kebijakan publik di Indonesia.