Purwakarta – Madilognews.com – Anggaran Rp1,7 miliar untuk paket Penyelenggaraan Festival Budaya dalam rangkaian Hari Jadi Purwakarta 2026 menuai sorotan. Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, mengingat di saat yang sama pemerintah menyampaikan perlunya pengetatan belanja daerah akibat keterbatasan fiskal.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), paket Penyelenggaraan Festival Budaya memiliki nilai pagu dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp1.700.000.000 yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026. Paket tersebut berada di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta dan dilelang melalui mekanisme tender terbuka.
Baca juga: Ketika Hari Jadi Daerah Berubah Menjadi Festival Belanja Anggaran
Sebelumnya, Madilognews juga mengungkap sedikitnya 25 paket pengadaan langsung yang berkaitan dengan rangkaian Hari Jadi Purwakarta 2026 dengan total nilai sekitar Rp1,93 miliar. Temuan paket tender Festival Budaya senilai Rp1,7 miliar memunculkan pertanyaan apakah anggaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi atau kegiatan yang berdiri sendiri.
Yudist Zulfan dari Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan anggaran tersebut, terutama di tengah narasi efisiensi yang selama ini disampaikan kepada publik.
“Pemerintah berulang kali menyampaikan bahwa kondisi fiskal mengharuskan efisiensi dan pengetatan belanja. Karena itu, ketika muncul anggaran Rp1,7 miliar untuk Festival Budaya, publik tentu bertanya bagaimana skala prioritas belanja daerah ditentukan,” ujar Yudist kepada Madilognews.
Menurut Yudist, yang dipersoalkan bukan penyelenggaraan festival budaya, melainkan konsistensi arah kebijakan anggaran.
“Kami tidak menolak kegiatan budaya. Budaya adalah identitas daerah yang harus dijaga. Namun ketika pemerintah meminta semua pihak memahami kondisi fiskal dan melakukan efisiensi, maka belanja untuk kegiatan seremonial juga perlu dijelaskan kepada publik. Di situlah konsistensi kebijakan diuji,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menunjukkan bahwa setiap belanja daerah memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Baca juga: Anggaran Hari Jadi Purwakarta 2026 Capai Rp1,93 Miliar dalam 25 Paket Pengadaan Langsung
“Pertanyaannya sederhana, apakah anggaran sebesar itu benar-benar menjadi prioritas yang paling dibutuhkan saat ini dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat? Jawaban atas pertanyaan itu penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBD,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Madilognews masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Disporaparbud Kabupaten Purwakarta terkait tujuan, ruang lingkup, serta dasar penetapan anggaran paket Penyelenggaraan Festival Budaya senilai Rp1,7 miliar tersebut.