Purwakarta – Madilognews.com – Keterlambatan pencairan gaji dan penghasilan tetap (siltap) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali menuai kritik keras. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta dinilai gagal menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara profesional dan akuntabel.
Aktivis Lembaga Kajian Kebijakan Publik Analitik Purwakarta, Rizky Widya Tama, menilai persoalan ini sudah bersifat sistemik dan tidak bisa lagi ditoleransi. Ia mendesak Bupati Purwakarta untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk mengganti Kepala BKAD.
Baca juga: Gaji Tahun 2025 Baru akan Dibayar 2026, Dalih “Salah Input” Dipertanyakan
“Keterlambatan gaji PTT, THL, tim pakar, siltap, bahkan hak anggota dewan menunjukkan kegagalan manajerial yang serius. Jika kondisi ini terus berulang, maka sudah sewajarnya Bupati mengevaluasi dan mengganti Kepala BKAD,” tegas Rizky.
Menurutnya, gaji PTT dan THL untuk bulan Desember hingga kini belum diterima, termasuk pembayaran parsial yang juga belum terealisasi. Tim pakar di lingkungan pemerintah daerah pun dilaporkan belum menerima hak pembayaran mereka.
Rizky juga mengungkapkan bahwa dampak keterlambatan tersebut merambah ke DPRD Purwakarta. Gaji anggota dewan dilaporkan belum sepenuhnya cair, sementara pembayaran kegiatan dewan tertunda hingga dua bulan.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal tanggung jawab negara terhadap orang-orang yang sudah bekerja. Ketika gaji dan kegiatan terus tertunda, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah ikut runtuh,” ujarnya.
Ia menegaskan, Bupati Purwakarta tidak bisa terus membiarkan kondisi ini tanpa tindakan konkret. Evaluasi internal saja dinilai tidak cukup jika tidak diikuti dengan pergantian pimpinan di BKAD.
Baca juga: Gaji Terlambat, Pegawai Pemkab Purwakarta Terjerat Pinjaman Berbunga Tinggi
“Kalau pengelolaan keuangan terus bermasalah, maka kepemimpinan di BKAD patut dipertanyakan. Bupati harus berani mengambil keputusan politik dan administratif demi menjaga kredibilitas pemerintahan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKAD Purwakarta belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pencairan gaji dan pembayaran kegiatan tersebut.