Purwakarta – Madilognews.com – Kecelakaan kerja yang terjadi di proyek pembangunan gedung UPI Purwakarta menuai sorotan dari DPRD. Anggota Komisi III DPRD Purwakarta, Alaikassalam, menilai insiden tersebut tidak bisa dianggap sekadar musibah, melainkan harus dilihat sebagai indikasi lemahnya penerapan standar keselamatan kerja.
“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius. Jangan hanya diselesaikan dengan santunan, tapi aspek keselamatan kerja (K3) harus menjadi prioritas utama,” ujar Alaikassalam saat dimintai tanggapan, Minggu (26/4/2026).
Baca juga: Haul Mama Sempur ke-51: Meneguhkan Nilai Ilmu dan Adab
Sebelumnya, seorang pekerja dilaporkan mengalami luka serius setelah tertimpa material dari atas proyek. Pihak pelaksana proyek disebut telah memberikan santunan serta menanggung biaya pengobatan korban.
Namun demikian, menurut Alaikassalam, langkah tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar. Ia menekankan bahwa setiap proyek, terlebih yang bernilai besar, wajib menerapkan standar keselamatan kerja secara ketat.
“Pertanyaannya, apakah prosedur K3 sudah dijalankan dengan benar? Apakah pekerja dilengkapi alat pelindung diri? Ini yang harus ditelusuri, bukan hanya fokus pada penanganan setelah kejadian,” tegasnya.
Komisi III DPRD Purwakarta, lanjutnya, akan mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek tersebut, termasuk aspek pengawasan di lapangan. Ia juga meminta dinas terkait untuk tidak lepas tangan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Selain itu, Alaikassalam turut menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja melalui skema jaminan sosial. Ia mengingatkan bahwa pekerja proyek seharusnya terdaftar dalam program jaminan kecelakaan kerja.
“Kalau sampai pekerja tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, ini pelanggaran serius. Negara sudah menyediakan sistem perlindungan, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Baca juga: Komisi III Akan Data Seluruh Dapur MBG yang Gunakan Fasilitas Negara
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin kejadian serupa terulang. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta laporan resmi dari pelaksana proyek dan instansi terkait untuk memastikan ada perbaikan konkret.
“Keselamatan pekerja itu bukan opsi, tapi kewajiban. Jangan sampai proyek berjalan, tapi nyawa pekerja jadi taruhannya,” pungkasnya.
