Ribuan warga kembali memadati kawasan Situ Buleud saat pertunjukan Air Mancur Menari Sri Baduga digelar dalam rangka Hari Jadi Purwakarta 2026. Kabarnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta menyiapkan sekitar 7.000 tiket gratis untuk masyarakat, jumlah yang hampir selalu habis setiap kali pertunjukan kembali dibuka. Antusiasme warga bahkan datang dari luar daerah menjadikan Sri Baduga tetap sebagai salah satu magnet wisata paling kuat yang dimiliki Purwakarta.
Pemandangan tersebut memperlihatkan satu fakta yang sulit dibantah: Air Mancur Sri Baduga masih memiliki daya tarik publik yang besar. Namun di balik gemerlap lampu, musik, dan semburan air yang menari, terdapat pertanyaan yang lebih penting dari sekadar jumlah penonton yang hadir. Apa yang sebenarnya diperoleh masyarakat dari investasi sekitar Rp50 miliar yang dikeluarkan dari APBD untuk membangun Air Mancur Sri Baduga?
Baca juga:Pesta Daerah, Uang Rakyat: Siapa yang Sebenarnya Menikmati?
Air Mancur Sri Baduga bukan proyek biasa. Pembangunannya berlangsung hampir tiga tahun dengan total anggaran sekitar Rp50 miliar yang bersumber dari APBD Purwakarta. Anggaran tersebut dialokasikan secara bertahap, yakni Rp15 miliar pada 2013, Rp15 miliar pada 2014, dan sekitar Rp20 miliar pada 2015. Saat diresmikan, pemerintah daerah menyebutnya sebagai salah satu air mancur terbesar di Asia Tenggara dan diharapkan menjadi ikon baru pariwisata Purwakarta.
Secara fisik proyek ini memang berhasil mengubah wajah Situ Buleud. Kawasan yang sebelumnya hanya taman kota berkembang menjadi destinasi wisata yang dikenal luas hingga tingkat nasional. Dari sisi pencitraan daerah tujuan tersebut relatif tercapai. Purwakarta yang sebelumnya lebih dikenal sebagai daerah perlintasan kini memiliki identitas wisata yang mudah dikenali. Nama Sri Baduga menjadi bagian dari promosi daerah yang terus digunakan hingga hari ini.
Ramai Pengunjung, Tetapi Berapa Nilai Ekonominya? Di sinilah perdebatan mulai muncul.
Setiap kali pertunjukan digelar, ribuan orang datang. Pedagang makanan memperoleh pembeli, lahan parkir penuh, dan aktivitas ekonomi lokal meningkat. Bahkan pemerintah daerah secara konsisten mempertahankan pertunjukan ini sebagai salah satu agenda wisata unggulan karena dianggap mampu menarik kunjungan masyarakat.
Namun hingga kini, publik lebih banyak mengetahui angka biaya pembangunan dibandingkan angka manfaat ekonominya.
Tidak banyak data terbuka yang menunjukkan:
- Berapa total kunjungan wisata yang tercipta sejak 2015.
- Berapa omzet UMKM yang dihasilkan setiap kali pertunjukan berlangsung.
- Berapa tambahan pendapatan daerah yang dapat dikaitkan langsung dengan keberadaan Sri Baduga.
- Berapa total biaya operasional dan pemeliharaan yang telah dikeluarkan selama lebih dari satu dekade.
Padahal dalam evaluasi kebijakan publik, ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah pengunjung, melainkan nilai manfaat yang dihasilkan dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan. Tanpa data tersebut sulit memastikan apakah investasi Rp50 miliar telah menghasilkan pengembalian sosial dan ekonomi yang sebanding.
Dalam hal ini setiap kebijakan selalu memiliki konsekuensi. Ketika pemerintah memilih membangun Air Mancur Sri Baduga dengan anggaran Rp50 miliar, pada saat yang sama terdapat berbagai kebutuhan lain yang tidak memperoleh alokasi dana yang sama. Dalam perspektif ekonomi publik, kondisi ini disebut opportunity cost atau biaya peluang.
Sebagai gambaran, nilai Rp50 miliar setara dengan pembangunan puluhan kilometer jalan lingkungan, rehabilitasi sejumlah sekolah, pembangunan fasilitas kesehatan, jaringan irigasi pertanian, atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tentu bukan berarti pembangunan air mancur merupakan keputusan yang keliru. Namun karena menggunakan uang rakyat, proyek tersebut tetap perlu diuji dengan pertanyaan sederhana:
Apakah manfaat yang dihasilkan lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh jika dana yang sama digunakan untuk sektor lain?
Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan asumsi atau kebanggaan semata. Jawabannya harus didasarkan pada data.
Realitanya ada satu karakteristik yang membedakan Air Mancur Sri Baduga dengan infrastruktur dasar. Jalan tetap digunakan meskipun tidak ada acara. Irigasi tetap mengalirkan air meskipun tidak ada wisatawan. Sebaliknya, manfaat ekonomi Sri Baduga sangat bergantung pada jumlah pengunjung dan frekuensi pertunjukan.
Fakta bahwa pemerintah terus menyediakan ribuan tiket gratis dan secara berkala mengaktifkan kembali pertunjukan menunjukkan bahwa daya tarik tersebut harus terus dijaga agar manfaat ekonominya tetap muncul. Pada beberapa pertunjukan tahun 2025 dan 2026, kuota 7.000 tiket kembali disediakan untuk memastikan tingginya partisipasi masyarakat.
Artinya, manfaat ekonomi yang tercipta tidak berlangsung otomatis. Ia membutuhkan promosi, operasional, dan pembiayaan yang terus-menerus.
Tidak ada yang meragukan bahwa Air Mancur Sri Baduga telah menjadi kebanggaan Purwakarta. Ribuan orang masih datang untuk menontonnya. Wisatawan dari luar daerah masih rela mengantre untuk mendapatkan tiket. Kawasan Situ Buleud masih hidup karena keberadaannya.
Tetapi setelah lebih dari sepuluh tahun berdiri, ukuran keberhasilannya seharusnya tidak lagi berhenti pada kemegahan pertunjukan.
Yang perlu diketahui publik adalah berapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar telah dihasilkan dibandingkan biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan yang terus berjalan.
Karena pada akhirnya, setiap semburan air yang menari di Situ Buleud bukan hanya soal hiburan atau kebanggaan daerah. Ia juga merupakan representasi dari sebuah pilihan kebijakan publik yang dibiayai oleh uang rakyat.
Baca juga:Raih UHC Award, Mengapa UHC Kini Dipersoalkan?
Dan seperti setiap investasi publik lainnya, pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar “apakah proyek ini indah?”, melainkan:
“Apakah proyek ini memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang telah dibayar masyarakat?”
Sampai data tersebut dipublikasikan secara terbuka dan komprehensif, Air Mancur Sri Baduga akan tetap berdiri di antara dua persepsi: simbol keberhasilan pembangunan daerah, atau investasi besar yang manfaat ekonominya masih menunggu pembuktian yang lebih terukur.
Oleh: Tim Analisis Madilognews
