Purwakarta tidak kekurangan organisasi. Tidak kekurangan komunitas. Tidak kekurangan orang yang berbicara tentang politik. Demonstrasi masih terjadi. Audiensi masih berlangsung. Pernyataan sikap masih sesekali terdengar di ruang publik.
Sekilas, semua tampak baik-baik saja.
Namun pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah aktivitas politik masih ada. Pertanyaannya adalah: masih adakah aktivis di Purwakarta?
Baca juga: Fragmentasi Eksekutif Purwakarta: Menguji Nyali Pengawasan DPRD
Aktivis bukan sekadar orang yang turun ke jalan. Aktivis bukan pula mereka yang paling lantang berbicara di media sosial. Aktivis adalah mereka yang menjaga kesetiaan pada nilai dan kepentingan publik, bahkan ketika sikap tersebut bertentangan dengan kepentingan kekuasaan maupun kepentingan pribadinya sendiri.
Aktivisme menuntut keberanian untuk menjaga jarak dari kekuasaan. Sebab tanpa jarak, kritik akan berubah menjadi kompromi. Tanpa independensi, pengawasan akan berubah menjadi kedekatan.
Di sinilah kegelisahan itu muncul.
Hari ini demonstrasi memang masih ada. Tetapi sering kali demonstrasi hanya menjadi awal dari proses yang lain. Setelah aksi selesai, audiensi dilakukan. Setelah audiensi, hubungan terbangun. Setelah hubungan terbangun, kritik perlahan menghilang.
Bukan berarti dialog dengan pemerintah adalah sesuatu yang salah. Dalam demokrasi, dialog justru diperlukan. Namun persoalan muncul ketika dialog tidak lagi menjadi sarana menyampaikan aspirasi rakyat, melainkan menjadi pintu masuk menuju akses, kedekatan, dan peluang pribadi.
Kritik yang semula lahir atas nama kepentingan publik kemudian dikonversi menjadi relasi. Perlawanan berubah menjadi negosiasi. Aktivisme berubah menjadi investasi politik.
Lambat laun terbentuk pola yang berulang dan dianggap normal.
Mereka yang dekat dengan kekuasaan memperoleh akses yang lebih besar. Mereka yang mempertahankan sikap kritis justru dianggap mengganggu. Mereka yang bertanya dianggap tidak memahami situasi. Mereka yang konsisten sering kali dianggap tidak realistis.
Akhirnya banyak orang memilih jalan yang lebih aman. Menyesuaikan diri. Mengikuti arus. Menjaga hubungan. Menghindari konflik.
Dalam keadaan seperti itu, yang mati bukan demonstrasi. Yang mati adalah keberanian moral yang menjadi ruh demonstrasi itu sendiri.
Yang hilang bukan audiensi. Yang hilang adalah kemampuan untuk tetap kritis setelah diterima dalam ruang audiensi.
Yang lenyap bukan organisasi. Yang lenyap adalah kesediaan untuk menempatkan nilai di atas kepentingan organisasi.
Padahal dalam masyarakat demokratis, aktivis memiliki fungsi yang sangat penting. Mereka adalah pengingat bahwa kekuasaan dapat salah. Mereka adalah pihak yang mengajukan pertanyaan ketika mayoritas memilih diam. Mereka adalah suara yang mengingatkan bahwa kepentingan publik tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan kelompok maupun individu.
Ketika fungsi itu hilang, demokrasi memang tetap berjalan. Pemilu tetap berlangsung. Pemerintahan tetap bekerja. Organisasi tetap aktif. Namun kehidupan demokrasi kehilangan salah satu unsur terpentingnya: warga negara yang independen.
Karena itu, persoalan Purwakarta hari ini mungkin bukan kekurangan orang yang berpolitik. Bukan pula kekurangan orang yang berbicara tentang rakyat.
Persoalannya adalah semakin sulit menemukan mereka yang bersedia mempertahankan sikap kritis tanpa berharap imbalan, menjaga jarak tanpa takut kehilangan akses, dan menyuarakan kebenaran tanpa menghitung keuntungan.
Baca juga:Di Tengah Gaduh Politik, Data BPS Menunjukkan Purwakarta Belum Baik-Baik Saja
Sebab ketika semua orang ingin dekat dengan kekuasaan, siapa yang akan mengawasi kekuasaan?
Dan ketika tak ada lagi yang bersedia mengambil peran itu, mungkin saat itulah kita harus mulai bertanya: apakah Purwakarta masih memiliki aktivis, atau hanya orang-orang yang sedang menunggu giliran untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan?
Penulis: Arga D. Raksa
Pemerhati Demokrasi, Aktivisme, dan Politik Lokal
