Fenomena politisi yang berpindah haluan bukan barang baru. Namun, ketika seorang putra daerah yang seharusnya menjadi contoh justru berpindah partai hingga empat kali, publik berhak bertanya: di mana moralitas politik itu berada?
Dari Idealisme ke Transaksi
Dahulu, politik adalah perjuangan. Kini, politik lebih mirip etalase tawar-menawar. Dalihnya selalu sama: demi kepentingan rakyat. Padahal, di balik layar, proyek-proyek strategis sering menjadi iming-iming utama. Kursi kekuasaan bukan lagi soal amanah, tapi komoditas yang bisa diperjualbelikan.
Dalam skema seperti ini, demokrasi perlahan kehilangan ruhnya. Partai politik tak lebih dari terminal transit, tempat para politisi singgah sementara sebelum mendapatkan tawaran yang lebih menggiurkan. Komitmen dan etika? Itu urusan belakangan.
Baca juga: Abang Ijo Hapidin Pindah Partai Empat Kali, Pengamat Sebut Partai Dikiranya Kos-Kosan
Politisi atau Konten Kreator?
Di era digital, politisi yang berpindah haluan sering kali bukan mereka yang berjuang di akar rumput, tapi mereka yang lihai bermain citra. Slogan manis, janji-janji besar, serta retorika heroik lebih sering menghiasi media sosial ketimbang aksi nyata. Tak heran jika muncul sindiran bahwa politik kini lebih banyak melahirkan “konten kreator” daripada pemimpin sejati.
Seorang filsuf pernah berkata, “Kekuasaan bukan hanya menguji karakter seseorang, tapi juga memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya.” Jika politik hanya menjadi ajang pencitraan dan kalkulasi pribadi, maka rakyat harus siap menghadapi kepemimpinan yang rapuh.
Baca juga: Wakil Bupati Purwakarta Loncat Partai, Kader Demokrat: Kemana Etika Politik?
Ketika Kepentingan Menghancurkan Demokrasi
Pindah partai memang hak setiap individu. Namun, jika dilakukan berkali-kali tanpa dasar ideologis yang jelas, publik berhak mempertanyakan integritasnya. Bagaimana bisa seseorang berbicara tentang visi dan misi jangka panjang jika kesetiaannya pada partai saja hanya seumur jagung?
Lebih buruk lagi, fenomena ini semakin menanamkan sikap apatis di tengah masyarakat. Jika politisi sendiri tak konsisten, bagaimana rakyat bisa percaya pada sistem politik yang ada?
Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip, bukan mereka yang hanya mengikuti arah angin kepentingan. Rakyat butuh lebih dari sekadar kata-kata; mereka butuh bukti nyata bahwa politik masih memiliki moralitas. (Red)
