Purwakarta – Madilognews.com- Dinamika politik dan birokrasi di Kabupaten Purwakarta yang belakangan menjadi perhatian publik dinilai perlu segera diselesaikan. Meningkatnya ketegangan antar elite daerah dikhawatirkan dapat mengganggu fokus pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PERMATA) bersama BEM Polibisnis, BEM Wikara, dan Aliansi Masyarakat Maniis dalam kegiatan mimbar bebas bertajuk “Refleksi Akan PR Purwakarta yang Belum Tuntas” yang digelar pada Senin (1/6/2026).
Baca juga: Aset Rp108 Miliar di Atas Tanah Bermasalah: 105 Sekolah Purwakarta Terancam Sengketa
Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Beberapa isu yang disoroti antara lain tingginya angka pengangguran, lemahnya fungsi pengawasan DPRD, minimnya pengawasan terhadap izin limbah industri, serta berbagai persoalan sosial lainnya.
Massa aksi menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Mereka mengingatkan bahwa konflik politik yang berkepanjangan berpotensi menggeser fokus pemerintah dari upaya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
Ketua Umum PB PERMATA, Algifari, mengatakan pihaknya berharap situasi disharmoni yang berkembang dapat segera diselesaikan secara dewasa dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap kedua pihak dapat kembali harmonis. Namun apabila kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan kami akan melaksanakan aksi-aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar,” ujarnya saat menyampaikan pernyataan dalam mimbar bebas.
PERMATA menilai persoalan yang terjadi tidak semata berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, melainkan juga mencerminkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kebijakan. Padahal, pembagian tugas dan kewenangan pemerintahan daerah telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, peserta aksi juga menyayangkan tidak hadirnya unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Purwakarta dalam kegiatan penyampaian aspirasi tersebut. Menurut mereka, kehadiran pemerintah dan unsur terkait merupakan bagian dari penghormatan terhadap suara masyarakat.
Sekretaris Jenderal PB PERMATA, M. Depanca Ramdani, mengingatkan pentingnya menjaga objektivitas dalam menyikapi dinamika politik yang sedang berlangsung di Purwakarta.
“Para aktivis harus tetap objektif dan menjadi penyeimbang dalam situasi hari ini. Tidak memihak kepada salah satu pihak, tetapi fokus pada esensi perbaikan. Kita harus mendukung program yang berdampak positif bagi masyarakat dan tetap kritis terhadap kebijakan yang dianggap menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Baca juga: Komisi III Akan Data Seluruh Dapur MBG yang Gunakan Fasilitas Negara
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan publik agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan di tengah situasi yang memanas. Menurutnya, sikap diam dan apatis bukanlah pilihan bagi aktivis ketika melihat persoalan yang terjadi di daerah.
Mimbar bebas tersebut ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap bersama serta harapan agar konflik dan disharmoni yang berkembang dapat segera diselesaikan melalui komunikasi langsung antara bupati dan wakil bupati demi menjaga stabilitas pemerintahan serta mewujudkan Purwakarta yang lebih baik.
Kontributor: M. Depanca Ramdani, S.M.
