Ketergantungan struktural petani pada tengkulak merupakan fenomena yang terus bertahan dalam rantai produksi pertanian di Indonesia. Relasi ini tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi, tetapi juga menunjukkan pola patronase yang terbentuk dan direproduksi secara berulang dalam jangka panjang.
Di tengah wacana modernisasi pertanian dan keterbukaan informasi harga, satu hal tetap tidak banyak berubah. Petani masih bergantung pada tengkulak. Bahkan ketika akses terhadap informasi harga semakin mudah melalui teknologi digital, keputusan menjual hasil panen kerap tetap berada dalam lingkaran relasi yang sama. Dalam konteks ini, persoalannya bukan lagi sekadar ketidaktahuan, melainkan keterbatasan pilihan yang tersedia.
Selama ini, tengkulak sering diposisikan sebagai aktor yang melemahkan petani. Narasi dominan menempatkan mereka sebagai perantara yang mengambil keuntungan dari rendahnya posisi tawar petani. Namun, cara pandang semacam ini cenderung menyederhanakan persoalan dan mengabaikan kondisi struktural yang justru menopang keberlangsungan relasi tersebut.
Dalam praktiknya, peran tengkulak jauh melampaui fungsi sebagai pembeli hasil panen. Mereka kerap menyediakan modal awal produksi, menjamin penyerapan hasil, serta membuka akses terhadap jaringan distribusi. Dalam situasi di mana lembaga keuangan formal sulit dijangkau dan pasar tidak selalu tersedia secara langsung, keberadaan tengkulak menjadi simpul penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian.
Ketergantungan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui siklus produksi yang berulang. Kebutuhan terhadap modal, akses pasar, dan kepastian penjualan mendorong petani untuk mempertahankan relasi yang sama dari waktu ke waktu. Dalam kondisi seperti ini, tengkulak tidak lagi sekadar menjadi pilihan rasional, tetapi berubah menjadi kebutuhan yang sulit dihindari.
Relasi tersebut kemudian berkembang menjadi pola patronase. Tengkulak berperan sebagai penyedia sumber daya, sementara petani merespons melalui loyalitas ekonomi yang relatif stabil. Hubungan ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga sosial, dibangun melalui kedekatan, kepercayaan, dan interaksi jangka panjang.
Namun demikian, stabilitas relasi tersebut menyimpan ketimpangan yang tidak dapat diabaikan. Posisi tawar petani dalam menentukan harga cenderung lemah, sementara tengkulak memiliki kendali yang lebih besar dalam menentukan nilai transaksi. Bahkan dalam beberapa kasus, informasi harga yang diperoleh petani justru bersumber dari tengkulak itu sendiri, yang pada akhirnya memperkuat posisi dominan mereka dalam rantai produksi.
Perkembangan teknologi informasi memang membuka peluang baru melalui akses harga yang lebih luas dan transparan. Akan tetapi, informasi semata tidak cukup untuk mengubah struktur yang ada. Mengetahui harga yang lebih tinggi di pasar lain tidak serta merta berarti petani memiliki kemampuan untuk mengakses pasar tersebut secara langsung.
Di sinilah persoalan struktural memainkan peran kunci. Keterbatasan infrastruktur distribusi, lemahnya kelembagaan pemasaran, serta absennya jaminan pembeli membuat ruang gerak petani menjadi terbatas. Dalam situasi ini, tengkulak tetap hadir sebagai pihak yang mampu menawarkan kepastian, sesuatu yang belum sepenuhnya disediakan oleh sistem pertanian yang lebih luas.
Persoalan modal juga menjadi faktor yang menentukan. Skema pembiayaan informal yang fleksibel membuat tengkulak lebih mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan formal yang sering kali mensyaratkan prosedur administratif yang kompleks. Dalam kondisi ini, rasionalitas petani tidak semata diarahkan pada pencarian keuntungan maksimal, tetapi pada upaya menjaga kesinambungan produksi.
Pilihan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas yang berorientasi pada pengurangan risiko. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, keputusan ekonomi cenderung diarahkan pada strategi yang mampu menjamin stabilitas, meskipun harus mengorbankan potensi keuntungan yang lebih besar. Relasi dengan tengkulak, dalam hal ini, menjadi bagian dari mekanisme bertahan yang terbentuk di tengah keterbatasan akses terhadap alternatif yang lebih adil.
Dengan demikian, ketergantungan petani terhadap tengkulak bukan sekadar persoalan relasi ekonomi yang timpang, melainkan refleksi dari struktur yang membatasi kemungkinan pilihan. Tengkulak tidak berdiri di luar sistem, tetapi justru menjadi bagian dari sistem yang mengisi kekosongan dalam akses terhadap modal, distribusi, dan pasar.
Karena itu, menjadikan tengkulak sebagai satu satunya sumber masalah merupakan pendekatan yang kurang tepat. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada bagaimana struktur ekonomi pertanian belum mampu menyediakan akses yang merata dan berkeadilan bagi petani. Selama distribusi, pembiayaan, dan kelembagaan pasar tidak diperkuat, relasi patronase akan tetap menjadi mekanisme yang paling rasional untuk bertahan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah petani harus sepenuhnya lepas dari tengkulak, melainkan apakah sistem yang ada telah memberikan ruang pilihan yang cukup. Selama kondisi tersebut belum terpenuhi, ketergantungan itu akan terus direproduksi dalam berbagai bentuknya.
Penulis : Muhammad Azhar Al Asy’ari
Founder Mata Dialog & Petani Komunal
