Purwakarta – Madilognews.com – Di tengah ramainya polemik lagu Bupati Purwakarta yang menyita perhatian publik, XTC Purwakarta mengajak masyarakat untuk tidak terlena oleh perdebatan tersebut dan tetap mengawal perkembangan dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
Ketua XTC Purwakarta, Hengky Suan, S. H menilai perhatian publik seharusnya tidak hanya tersedot pada isu-isu yang bersifat simbolik, tetapi juga diarahkan pada persoalan yang berkaitan dengan penggunaan uang negara dan pelayanan kepada masyarakat.
“Silakan publik berdiskusi mengenai polemik lagu. Namun jangan sampai perhatian terhadap dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis justru melemah. Ini menyangkut kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar,” kata Suan.
Menurutnya, di tengah masyarakat berkembang berbagai informasi mengenai dugaan keterlibatan aktor-aktor lokal dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut perkara secara menyeluruh agar seluruh fakta dapat terungkap.
Suan menyebut, sedikitnya terdapat dua isu yang banyak diperbincangkan masyarakat. Pertama, dugaan praktik jual beli titik dapur melalui pengondisian pembelian ompreng kepada pemasok tertentu dengan harga yang disebut lebih tinggi.
Kedua, beredarnya informasi mengenai dugaan adanya setoran sebesar Rp500 per porsi kepada aktor lokal. Dengan asumsi sekitar 20 dapur beroperasi, nilai yang beredar dalam perhitungan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp720 juta setiap bulan.
“Semua informasi itu masih berupa dugaan yang berkembang di masyarakat. Karena itu kami berharap Kejaksaan mengusutnya secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jika memang ada bukti, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang bersangkutan juga harus dipulihkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa XTC Purwakarta menghormati proses hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Baca juga:DPRD Desak Kejari Usut Yayasan Terafiliasi dalam Skandal Korupsi MBG di Purwakarta
Menurut Suan, pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap kritis mengawal proses penyidikan dugaan korupsi MBG dan tidak membiarkan perhatian publik terpecah oleh isu-isu lain.
“Jangan sampai ruang publik hanya dipenuhi polemik yang menguras emosi, sementara persoalan yang menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran justru luput dari pengawasan. Publik harus tetap fokus mengawal penegakan hukum,” tutupnya.
