Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kepala daerah – gubernur, bupati, hingga wakil bupati – menampilkan aktivitas mereka melalui rekaman video di media sosial. Sidak ke lapangan, rapat mendadak, teguran kepada bawahan, bahkan percakapan spontan dengan warga, semuanya bisa diubah menjadi konten yang kemudian disebut sebagai bentuk transparansi. Di mata publik, kehadiran kamera seolah menjadi bukti bahwa pejabat bekerja; bila tidak direkam, seakan tidak ada yang terjadi.
Namun pertanyaannya sederhana: apakah transparansi memang identik dengan merekam dan membagikan semua hal?
Baca juga: Editorial: Utang yang Tak Akan Pernah Benar-Benar Lunas ?
Pemahaman semacam itu sebenarnya menyempitkan makna transparansi. Rekaman hanya memperlihatkan apa yang tampak di permukaan, bukan menjelaskan proses kebijakan yang lebih kompleks di balik layar. Kamera menangkap momen, tetapi tidak selalu menangkap alasan. Ia memperlihatkan tindakan, tetapi tidak selalu menunjukkan pertimbangan yang mendahuluinya. Dalam banyak kasus, rekaman justru menggeser perhatian dari substansi menuju penampilan.
Media sosial mendorong pejabat tampil lebih sering, bahkan lebih dramatis, demi membangun kedekatan simbolik dengan publik. Ada manfaatnya: warga bisa melihat pejabat turun langsung, bisa menyaksikan bagaimana masalah ditangani, bisa merasa dekat dengan pemimpinnya. Tetapi kedekatan visual tidak sama dengan keterbukaan substantif. Transparansi menuntut kemampuan menjelaskan, bukan hanya memamerkan.
Di sinilah persoalan muncul. Ketika kamera selalu hadir, proses pemerintahan berisiko berubah menjadi panggung. Rapat bisa diatur ulang agar terlihat tegas, inspeksi bisa dibuat lebih dramatis daripada yang sebenarnya, dan teguran kepada bawahan bisa berubah menjadi tontonan yang tidak selalu adil. Di balik layar, para staf bisa kehilangan ruang aman untuk berdiskusi, mempertimbangkan alternatif, atau sekadar menyampaikan keraguan tanpa takut masuk kamera.
Padahal, ruang internal yang bebas dari sorotan sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Di ruang semacam itulah argumentasi diuji, data diperdebatkan, dan keputusan dirumuskan. Jika semua harus direkam, diskusi cenderung menjadi formal, kaku, dan penuh perhitungan. Proses berpikir yang seharusnya cair berubah menjadi pertunjukan.
Transparansi yang sehat tidak menuntut semua itu. Ia bekerja melalui pembukaan informasi yang relevan: dokumen kebijakan, aliran anggaran, alasan di balik keputusan, serta dampak bagi masyarakat. Ia memberi publik kesempatan untuk memahami proses, bukan sekadar melihat potongan adegan. Yang menentukan kualitas pemerintahan bukan seberapa sering pejabat tampil dalam video, tetapi seberapa jelas mereka bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.
Baca juga: Memarahi Orang di Konten: Cermin Rendahnya Kecerdasan Emosi Pejabat Publik Kita
Pada akhirnya, transparansi bukan tentang hadirnya kamera di setiap sudut ruang kerja. Transparansi adalah kesediaan pejabat menjelaskan apa yang penting: bagaimana anggaran digunakan, mengapa sebuah kebijakan dipilih, dan apa hasilnya bagi masyarakat. Tanpa itu, rekaman hanya menjadi konten—meramaikan lini masa, tetapi tidak menambah pemahaman publik.
Yang dibutuhkan warga bukan pejabat yang selalu direkam, melainkan pejabat yang mampu memberi penjelasan yang jernih. Transparansi tidak bergantung pada kamera, tetapi pada integritas dan akuntabilitas. Dunia digital boleh berubah cepat, tetapi prinsip itu tetap sama: keterbukaan bekerja melalui kejelasan, bukan sekadar tayangan.