Purwakarta – Madilognews.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027 mengalokasikan sekitar Rp2,017 miliar untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya. Anggaran tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), sekretariat, badan, hingga 17 kecamatan.
Besarnya alokasi belanja pakaian dinas ini menjadi sorotan ketika dibandingkan dengan sejumlah program bantuan masyarakat yang memiliki anggaran jauh lebih kecil, terutama bantuan bagi keluarga fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, dan peserta didik dari keluarga tidak mampu.
Baca juga: Tiga Tahun, Pakaian Dinas Bupati-Wabup Purwakarta Tembus Rp692 Juta
Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen RAPERDA APBD 2027, pengadaan pakaian dinas masuk dalam kelompok belanja operasi, khususnya belanja barang dan jasa.
Sejumlah perangkat daerah tercatat memperoleh alokasi cukup besar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menganggarkan Rp300 juta, disusul Sekretariat Daerah untuk pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp250 juta.
Dinas Sosial PPPA dan Dinas Pendidikan masing-masing mengalokasikan Rp200 juta. Sementara Sekretariat DPRD menganggarkan Rp170 juta dan Dinas Kesehatan sebesar Rp100 juta.
Adapun BPBD mengalokasikan Rp75,12 juta. Sejumlah OPD lainnya menganggarkan antara Rp17,5 juta hingga Rp50 juta.
Belanja serupa juga tersebar di seluruh 17 kecamatan. Masing-masing mengalokasikan Rp10 juta hingga Rp15 juta. Jika diakumulasikan, anggaran pakaian dinas di tingkat kecamatan mencapai Rp185 juta.
Secara keseluruhan, berdasarkan rincian anggaran yang dihimpun, pengadaan pakaian dinas di lingkungan perangkat daerah dan kecamatan mencapai Rp2.017.620.000 atau sekitar Rp2,01 miliar.
Bantuan Modal Fakir Miskin Hanya Rp9 Juta
Kontras alokasi terlihat ketika anggaran pakaian dinas dibandingkan dengan beberapa program yang menyasar langsung masyarakat.
Dalam dokumen yang sama, bantuan modal usaha bagi 20 keluarga fakir miskin hanya dialokasikan Rp9 juta. Artinya, anggaran pakaian dinas sekitar 224 kali lebih besar dibandingkan program tersebut.
Sementara penyediaan alat bantu jalan dan kursi roda bagi 120 penyandang disabilitas dan lansia terlantar dialokasikan Rp170 juta. Adapun bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu tingkat SMP tercatat sebesar Rp340 juta.
Dengan demikian, anggaran pakaian dinas hampir 11,9 kali lipat dari alokasi alat bantu disabilitas dan lansia serta hampir enam kali lipat dari bantuan pendidikan tersebut.
Perbandingan ini memperlihatkan perbedaan skala alokasi anggaran antara kebutuhan internal birokrasi dan sejumlah program pelayanan masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata apakah aparatur pemerintah membutuhkan pakaian dinas. Kebutuhan seragam untuk menunjang pelaksanaan tugas tentu dapat dibenarkan. Namun, besaran anggaran dan dasar perhitungannya tetap perlu dijelaskan secara terbuka.
Target Pengadaan Mayoritas Hanya Satu Laporan
Hal lain yang menjadi perhatian adalah indikator keluaran kegiatan pengadaan pakaian dinas.
Dalam rincian RAPERDA APBD 2027, sebagian besar OPD mencantumkan target keluaran berupa satu laporan. Indikator tersebut belum menjelaskan secara terukur berapa jumlah setel pakaian yang akan dibeli, berapa pegawai yang menerima, serta bagaimana spesifikasi dan harga satuannya.
Dinas Sosial PPPA menjadi salah satu unit yang mencantumkan target penerima secara lebih spesifik, yakni 100 orang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan kebutuhan pengadaan di masing-masing perangkat daerah. Apakah pengadaan tersebut merupakan penggantian seragam yang sudah tidak layak, pemenuhan kebutuhan operasional, atau belanja rutin yang dilakukan setiap tahun?
Transparansi mengenai volume pengadaan, jumlah penerima, spesifikasi barang, dan harga satuan diperlukan agar masyarakat dapat menilai kewajaran belanja tersebut.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, setiap alokasi anggaran semestinya tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas, manfaat, dan prioritas pelayanan publik.
Besarnya alokasi pakaian dinas dalam RAPBD 2027 karena itu layak menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam pembahasan anggaran.
Sebab, APBD bukan hanya instrumen untuk membiayai operasional birokrasi, melainkan juga instrumen untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketika anggaran pakaian dinas aparatur mencapai lebih dari Rp2 miliar, publik berhak mengetahui bagaimana pemerintah memastikan bahwa alokasi untuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan juga memperoleh perhatian yang memadai.