Purwakarta – Madilognews.com – Rencana pemerintah pusat merekrut sekitar 30 ribu manajer Koperasi Merah Putih memicu kekecewaan di tingkat daerah. Para ketua dan pengurus Koperasi Merah Putih se-Kabupaten Purwakarta menilai kebijakan tersebut berpotensi mengabaikan peran mereka yang selama ini membangun dan menjaga keberlangsungan koperasi.
Para pengurus mengaku telah bertahun-tahun merintis koperasi dari nol tanpa dukungan gaji tetap. Dalam berbagai keterbatasan, mereka tetap menjalankan operasional, membangun kepercayaan anggota, dan menjaga eksistensi koperasi di tengah dinamika ekonomi lokal.
Baca juga: Komisi III DPRD Purwakarta Desak Kejaksaan Audit Koperasi Dadakan di SPPG
“Kami ini yang berdarah-darah membangun koperasi dari awal. Tidak digaji, tetap jalan. Sekarang tiba-tiba ada rekrutmen besar dengan status pegawai, lalu posisi kami di mana?” ujar salah satu pengurus.
Menurut mereka, kebijakan rekrutmen massal ini tidak hanya soal penambahan sumber daya manusia, tetapi juga menyangkut rasa keadilan dan penghargaan terhadap pengurus yang telah lebih dulu berkontribusi. Masuknya manajer dari luar tanpa kejelasan skema dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial dan mengganggu soliditas internal koperasi.
“Jangan sampai yang berjuang dari nol justru tersingkir. Ini bisa mematikan semangat kami di daerah,” lanjutnya.
Sebagai respons, para pengurus Koperasi Merah Putih se-Kabupaten Purwakarta berencana melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Purwakarta. Dalam audiensi tersebut, mereka akan menyampaikan sejumlah tuntutan agar kebijakan pemerintah lebih berpihak pada kondisi riil di lapangan.
Tiga poin utama yang akan dibawa meliputi transparansi proses rekrutmen, pemberian prioritas kepada pengurus aktif, serta pengakuan atas dedikasi yang selama ini diberikan tanpa kompensasi.
Meski menyuarakan kekecewaan, para pengurus menegaskan tidak menolak program pemerintah secara keseluruhan. Mereka berharap kebijakan dapat disempurnakan agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan dan tetap menjaga semangat gerakan koperasi di daerah.
Baca juga: Ketika MoU Hanya Jadi Pajangan: Forum KDMP Kritik Sikap Mitra MBG Cibingbin
“Kami bukan menolak, tapi jangan sampai kami yang sudah membangun justru dianggap tidak ada,” tegas perwakilan pengurus.
Audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog antara pengurus koperasi dan pemangku kebijakan, sekaligus titik awal evaluasi agar kebijakan rekrutmen berjalan lebih adil dan tidak menimbulkan konflik di tubuh koperasi.
