Purwakarta – madilognews.com – Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta kembali menjadi sorotan publik. Ketegangan politik di tubuh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dinilai masih berlangsung, menyusul komentar Wakil Bupati yang akrab disapa Abang Ijo Hafidin di salah satu akun media sosial, Kamis (15/05/2026).
Sinyal keretakan hubungan keduanya kian terlihat. Sebelumnya, Abang Ijo sempat menyampaikan klarifikasi melalui media sosial bahwa hubungan dengan Bupati Purwakarta telah kembali harmonis. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.
Baca juga: Krisis Pendidikan dan Kesehatan Purwakarta: Rapor Merah Pemkab Jadi Alarm Serius
Situasi ini memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Publik menilai disharmoni antara dua pimpinan daerah tersebut berpotensi mengganggu sinergitas pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan, keduanya dinilai jarang tampil bersama dalam berbagai agenda pemerintahan. Bahkan, dalam sejumlah rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membahas program strategis, kehadiran Wakil Bupati bersama Bupati hampir tidak pernah terlihat.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah jarak politik ini sengaja dibangun, atau memang terdapat perbedaan pandangan yang semakin sulit dipersatukan dengan dalih menjalankan peran masing-masing.
Dalam sejumlah isu strategis daerah, Abang Ijo juga kerap menunjukkan sikap yang berbeda dengan pendekatan Bupati Purwakarta, Om Zein. Mulai dari sorotan dugaan pungutan liar di kawasan Cirata, polemik Program Indonesia Pintar di Kecamatan Sukasari, hingga kebijakan pengetatan izin keramaian hajatan yang menuai kritik masyarakat.
Perbedaan cara pandang dalam menyikapi persoalan warga ini dinilai bukan sekadar dinamika biasa, melainkan indikasi adanya keretakan politik di pucuk pemerintahan daerah.
Sejumlah pengamat menilai, apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan muncul poros politik baru menjelang kontestasi Pilkada 2029 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Perhimpunan Mahasiswa Purwakarta (PB Permata), Depanca, turut angkat bicara.
“Jika ini merupakan manuver politik, seharusnya tidak dilakukan ketika masa pemerintahan baru berjalan satu tahun. Hal itu justru berpotensi mengganggu jalannya pembangunan. Yang menjadi korban nantinya adalah masyarakat dan birokrat karena kebingungan arah kepemimpinan,” ujarnya.
Ia menilai kedua pemimpin daerah perlu menurunkan ego masing-masing dan lebih fokus pada penyelesaian persoalan pembangunan.
“Kedua pemimpin harus membangun kembali komunikasi dan memperkuat sinergitas demi kepentingan masyarakat Purwakarta,” tambahnya.
Depanca juga mengingatkan bahwa konflik yang dibiarkan berlarut-larut dapat berkembang menjadi “bola salju politik” yang berpotensi memicu konflik elite di daerah.
Baca juga: Sudah Ada Korban, Keselamatan Kerja di Proyek UPI Purwakarta Masih Diabaikan
Karena itu, ia mendorong aktivis dan elemen masyarakat sipil untuk turut mengingatkan kedua pemimpin, baik melalui media maupun aksi, agar segera melakukan evaluasi hubungan politik mereka sebelum dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.
Disharmoni di tubuh Pemerintah Kabupaten Purwakarta kini menjadi perhatian luas. Masyarakat berharap perbedaan politik di antara kedua pimpinan tidak menghambat pelayanan publik maupun pembangunan yang sedang berjalan.
