Purwakarta – Madilognews.com – DPC PKB Kabupaten Purwakarta memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput melalui pengukuhan struktur dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab). Kegiatan tersebut digelar di Aula Al-Irfan, Ciganea, Purwakarta, Sabtu (3/10/2026).
Pengukuhan dan Muskercab dihadiri Wakil Ketua Komisi V DPR RI periode 2024–2029 H. Syaiful Huda, sejumlah pengurus DPW PKB, jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Purwakarta, serta Fraksi PKB DPRD Kabupaten Purwakarta.
Baca juga: Paripurna RAPBD 2027, PKB Soroti Dukungan Pesantren dan Dampak Investasi Data Center AI
Ketua DPC PKB Kabupaten Purwakarta H. Sona Maulida Roemardhie mengatakan penguatan struktur tidak hanya ditujukan untuk memastikan organisasi berjalan, tetapi juga memperkuat hubungan partai dengan masyarakat.
Menurut Sona, kader di tingkat akar rumput memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan warga dan mengetahui persoalan yang berkembang di lingkungannya.
“Pengukuhan ini memastikan keberadaan dan kesiapan struktur PKB sebagai jejaring yang hadir di tengah masyarakat,” ujar Sona.
Ia mengatakan Muskercab menjadi momentum untuk memberikan arah kerja yang lebih jelas kepada struktur yang telah dikukuhkan. Kader diharapkan mampu mendengar, menampung, mengawal, dan merespons aspirasi masyarakat.
“Kader di bawah adalah mata dan telinga partai di tengah masyarakat. Mereka mendengar dan menyerap aspirasi, kemudian anggota DPRD memperjuangkannya melalui ruang kebijakan,” katanya.
Sona menjelaskan, hubungan antara kader dan anggota legislatif perlu berjalan sebagai satu rangkaian. Aspirasi yang ditemukan di tingkat masyarakat tidak berhenti pada struktur partai, tetapi dapat diteruskan ke anggota DPRD untuk dibahas dalam proses kebijakan.
“Jadi ada kesinambungan. Kader mendengar, struktur menampung, DPRD memperjuangkan melalui kebijakan, dan hasilnya kembali dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dukungan terhadap pesantren, madrasah, masjid, rumah ibadah, dan lembaga sosial-keagamaan melalui kebijakan dan penganggaran daerah.
Menurut Sona, lembaga-lembaga tersebut memiliki fungsi yang lebih luas daripada aktivitas keagamaan. Lembaga tersebut juga berperan dalam pendidikan, pembinaan generasi muda, penguatan keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, PKB mendorong agar kebutuhan lembaga keagamaan dan sosial tetap mendapat ruang dalam pembahasan APBD 2027.
“Dukungan kepada lembaga keagamaan dan sosial bukan semata-mata bantuan, tetapi bagian dari investasi sosial masyarakat,” kata Sona.
Meski demikian, ia menekankan pengalokasian anggaran harus dilakukan secara tepat sasaran, transparan, proporsional, berkeadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Pengangguran 7,54 Persen, PKB Dorong Pertumbuhan Ekonomi Purwakarta Ciptakan Lapangan Kerja
Melalui pengukuhan dan Muskercab tersebut, DPC PKB Purwakarta menempatkan penguatan struktur sebagai bagian dari upaya memperpendek jarak antara masyarakat dan ruang kebijakan.
Kader di akar rumput menyerap aspirasi, sementara anggota DPRD membawa aspirasi tersebut ke dalam proses kebijakan.