Site icon Madilognews.com

Paripurna RAPBD 2027, PKB Soroti Dukungan Pesantren dan Dampak Investasi Data Center AI

IMG 20260930 WA0027

Purwakarta – Madilognews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Purwakarta menyoroti dua hal dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027, yakni keberlanjutan dukungan terhadap lembaga sosial-keagamaan serta dampak investasi Data Center AI di kawasan Jatiluhur.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Purwakarta, Agus Mahardika, menyampaikan pandangan tersebut saat ditemui di sela Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta, Rabu (30/9/2026).

Baca juga: Data Center AI BDx di Jatiluhur Disorot Fraksi PKB : Air, Listrik dan PAD Harus Transparan

Menurut Agus, pesantren, madrasah, masjid, rumah ibadah dan lembaga sosial-keagamaan memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar aktivitas keagamaan. Lembaga-lembaga tersebut turut menjalankan fungsi pendidikan, pembinaan generasi muda, penguatan keluarga hingga pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, Fraksi PKB mendorong agar dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga-lembaga tersebut tetap mendapat ruang dalam APBD 2027.

“Dukungan kepada lembaga keagamaan dan sosial bukan semata-mata bantuan, tetapi bagian dari investasi sosial masyarakat,” kata Agus.

Meski demikian, PKB meminta pengalokasian anggaran dilakukan secara tepat sasaran, transparan, proporsional, berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut fraksi, besarnya anggaran harus diikuti dengan ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap program prioritas perlu memiliki sasaran penerima manfaat, target, indikator hasil serta penanggung jawab yang dapat ditelusuri.

Selain persoalan dukungan terhadap lembaga sosial-keagamaan, PKB juga menyoroti perkembangan investasi Data Center AI BDx di kawasan Jatiluhur.

Investasi tersebut dinilai memiliki skala besar sehingga pemerintah daerah perlu memastikan manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh masyarakat Purwakarta.

Sorotan PKB tidak hanya berkaitan dengan nilai investasi, tetapi juga menyangkut kebutuhan air dan listrik, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja lokal serta dampak sosial dan lingkungan.

Proyek AI Campus 2 (CGK4) BDx dirancang dengan kapasitas pengembangan hingga 640 megawatt (MW) dan didukung kapasitas jaringan listrik 845 MVA. Fasilitas tersebut dikembangkan secara bertahap.

Kebutuhan air juga menjadi perhatian karena pada pengembangan penuh kebutuhan proyek diproyeksikan mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari. Pada tahap awal, kebutuhan air disebut sekitar 6.000 meter kubik per hari.

Bagi PKB, skala kebutuhan tersebut membuat transparansi menjadi penting. Pemerintah daerah perlu memiliki gambaran yang jelas mengenai penggunaan sumber daya, kontribusi investasi terhadap daerah dan manfaat yang diterima masyarakat.

“Investasi masuk, manfaat daerah harus jelas. Jangan hanya melihat besarnya nilai investasi, tetapi juga harus dilihat apa yang kembali kepada masyarakat dan daerah,” ujar Agus.

PKB juga menilai penyerapan tenaga kerja lokal perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah. Investasi yang hadir di Purwakarta diharapkan tidak hanya menghasilkan aktivitas ekonomi bagi perusahaan, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan memberikan efek ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, aspek kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan juga perlu dipastikan dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada akhir September 2026 menyatakan pembangunan proyek Data Center AI Jatiluhur dihentikan sementara karena sejumlah persyaratan, termasuk AMDAL dan PBG, masih dalam proses.

Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi PKB pada akhirnya meminta agar pembangunan daerah tidak hanya diukur melalui besarnya anggaran maupun investasi yang masuk.

Baca juga: RAPBD Purwakarta 2027 Capai Rp2,98 Triliun, PAD Ditargetkan Rp1,64 Triliun

Menurut fraksi, keberhasilan pembangunan perlu dilihat dari manfaat yang diterima masyarakat, kualitas tata kelola serta kemampuan pemerintah memastikan setiap program dan investasi berjalan transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fraksi PKB menyatakan RAPBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan sejumlah catatan tersebut.

Exit mobile version