Belakangan ini istilah “negarawan” terasa semakin murah dipakai dalam ruang politik. Baru membuat klarifikasi, disebut negarawan. Baru meredam komentar, dianggap bijaksana. Seolah setiap sikap tenang di tengah kegaduhan otomatis setara dengan kualitas kepemimpinan besar dalam sejarah bangsa.
Padahal sejarah mengajarkan bahwa negarawan bukan dibentuk oleh pencitraan sesaat, melainkan oleh konsistensi sikap dalam menghadapi kepentingan pribadi, kekuasaan, dan nasib rakyat banyak.
Baca juga: 35 Milyar, Framing Busuk, dan Kegaduhan Politik
Dalam sejarah Indonesia, tokoh seperti Mohammad Hatta dikenang sebagai negarawan bukan karena piawai membangun opini publik, tetapi karena kesediaannya menjaga etika kekuasaan bahkan ketika harus merugikan dirinya sendiri. Hatta memilih mundur dari jabatan wakil presiden ketika merasa arah pemerintahan tidak lagi sesuai dengan prinsip yang ia yakini. Itu bukan manuver citra, tetapi konsekuensi moral.
Begitu pula Sutan Sjahrir. Dalam situasi revolusi yang penuh tekanan, Sjahrir tetap menolak politik massa yang emosional dan memilih jalur diplomasi meski membuatnya tidak populer. Sejarah akhirnya mencatat bahwa keberanian menjaga akal sehat di tengah tekanan politik jauh lebih penting daripada sekadar tampil heroik di ruang publik.
Bahkan Nelson Mandela sering disebut negarawan dunia bukan karena pandai memainkan drama politik, tetapi karena mampu keluar dari penjara selama puluhan tahun tanpa menjadikan dendam pribadi sebagai fondasi negara baru. Ia meredam konflik demi masa depan bangsanya, bukan demi menyelamatkan reputasi pribadi.
Karena itu terasa janggal ketika hari ini gelar “negarawan” begitu mudah dibagikan hanya karena seseorang membuat klarifikasi setelah kegaduhan politik terjadi.
Apalagi jika sebelumnya justru ada narasi besar yang dilempar ke ruang publik: soal kerugian puluhan miliar, penyebutan pejabat nomor satu daerah, membawa nama tokoh lain, hingga memancing spekulasi luas. Lalu setelah situasi memanas, muncul klarifikasi dan sebagian media buru-buru menyematkan gelar “negarawan”.
Di titik itu, publik pantas bertanya: ini benar kenegarawanan atau sekadar operasi penyelamatan citra?
Leluconnya ada di sini: kegaduhan diciptakan sendiri, lalu ketika mencoba meredakannya dianggap sedang menunjukkan kebesaran jiwa. Seolah orang yang melempar bensin ke api layak dipuji hanya karena kemudian membawa segelas air.
Dan di sekitar panggung itu, selalu ada para badut yang sibuk bertepuk tangan. Ada yang mendadak menjadi komentator moral, ada yang buru-buru membuat glorifikasi, ada pula media yang terlalu cepat membangun narasi heroik sebelum publik sempat berpikir jernih.
Padahal memberi klarifikasi atas ucapan sendiri bukan tindakan heroik. Itu kewajiban dasar dalam ruang publik. Terlebih jika ucapan tersebut sudah menimbulkan tafsir politik, kegaduhan sosial, dan polemik luas.
Negarawan tidak diukur dari kemampuan mengelola drama. Negarawan diukur dari kemampuan mencegah drama pribadi berubah menjadi beban publik.
Baca juga : Deagrarisasi: Krisis Regenerasi Petani dan Erosi Kedaulatan Pangan
Karena itu media juga perlu berhati-hati. Pers bukan lembaga pencetak kultus individu. Tugas media adalah menjaga nalar publik tetap sehat, bukan membangun mitologi politik dari setiap manuver komunikasi.
Sebab ketika istilah “negarawan” dipakai terlalu murah, yang jatuh bukan hanya kualitas bahasa, tetapi juga standar moral politik kita sendiri.
Dan ketika panggung politik terlalu dipenuhi badut, publik akhirnya kesulitan membedakan mana pemimpin, mana pemain sandiwara.