Setiap perayaan daerah selalu menghadirkan dua hal sekaligus: keramaian dan pengeluaran. Yang pertama mudah terlihat karena memenuhi jalanan, panggung hiburan, dan linimasa media sosial. Yang kedua sering luput dari perhatian, padahal seluruh rangkaian kegiatan pada dasarnya ditopang oleh uang publik yang berasal dari pajak, retribusi, dan berbagai sumber pendapatan daerah lainnya.
Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan bukan hanya seberapa meriah Hari Jadi Purwakarta berlangsung, melainkan siapa yang sebenarnya menikmati manfaat ekonomi dari uang rakyat yang dibelanjakan untuk perayaan tersebut.
Baca juga: Ketika Relawan Menjadi Lingkar Kekuasaan
Setiap tahun, narasi yang hampir selalu muncul adalah bahwa perayaan Hari Jadi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Klaim itu bukan tanpa dasar. Ribuan pengunjung datang ke pusat-pusat kegiatan, pedagang membuka lapak hingga malam hari, tempat wisata dipadati warga, dan berbagai aktivitas ekonomi terlihat lebih hidup dibanding hari-hari biasa.
Namun ekonomi tidak selalu sesederhana keramaian. Ramainya pengunjung tidak otomatis berarti manfaat ekonomi tersebar secara merata. Sebuah kegiatan bisa menghasilkan transaksi dalam jumlah besar, tetapi keuntungan terbesarnya belum tentu dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan.
Anggaran Hampir Rp2 Miliar
Pertanyaan mengenai distribusi manfaat ekonomi menjadi semakin penting ketika melihat besarnya anggaran yang terlibat dalam penyelenggaraan Hari Jadi Purwakarta Tahun 2026.
Berdasarkan data realisasi pengadaan pemerintah yang ditelusuri awak media, sedikitnya terdapat 25 paket pengadaan terkait penyelenggaraan Hari Jadi Purwakarta Tahun 2026 dengan total nilai mencapai Rp1.933.918.363.
Seluruh paket tersebut tercatat menggunakan metode Pengadaan Langsung dan tersebar pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), badan, sekretariat, hingga kecamatan di Kabupaten Purwakarta.
Mayoritas paket menggunakan nomenklatur seperti Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Hari Jadi Purwakarta, Belanja Jasa Penyelenggaraan HUT Purwakarta, atau kegiatan serupa yang berkaitan dengan rangkaian peringatan hari jadi daerah.
Menariknya, sebagian besar paket memiliki nilai yang hampir sama, yakni berada di kisaran Rp99 juta per paket. Di antaranya:
- Dinas Perhubungan: Rp99.575.000
- Kecamatan Purwakarta: Rp99.557.500
- BKPSDM: Rp99.521.500
- Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian: Rp99.500.000
- Inspektorat: Rp99.479.000
- Bapperida: Rp99.466.500
- Badan Kesbangpol: Rp99.428.100
- Disporaparbud: Rp99.384.689
- Disperkim: Rp99.382.500
- Sekretariat DPRD: Rp99.350.550
- Diskominfo: Rp99.283.950
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan: Rp99.260.000
- Dinas Sosial P3A: Rp99.230.000
- Sekretariat Daerah: Rp98.245.100
Sementara itu, sebelas kecamatan lainnya memperoleh alokasi antara Rp48 juta hingga Rp49 juta untuk paket kegiatan serupa.
Pertanyaan tentang Efisiensi
Secara administratif, penggunaan metode pengadaan langsung pada paket-paket bernilai di bawah batas tertentu memang dimungkinkan oleh regulasi. Namun dari sudut pandang tata kelola anggaran, muncul pertanyaan yang wajar: apakah pembagian kegiatan ke dalam puluhan paket yang tersebar di banyak OPD merupakan cara paling efisien untuk menyelenggarakan sebuah perayaan daerah?
Publik tentu berhak mengetahui apakah paket-paket tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan riil masing-masing perangkat daerah atau justru merupakan bagian dari satu kegiatan besar yang dipecah menjadi sejumlah paket terpisah.
Pertanyaan ini penting karena efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi juga dari sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Siapa yang Menikmati?
Data pengadaan juga menunjukkan adanya konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia tertentu.
CV Santika Jaya tercatat memperoleh enam paket pekerjaan dari enam kecamatan berbeda. CV Cipta Sarana Kreasi Papoy mendapatkan tiga paket kegiatan. Beberapa penyedia lain seperti CV Azimuth Production, CV Purwa Satya, Poetra Boediman, dan CV Dewi Fortuna masing-masing memperoleh dua paket.
Temuan ini tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun fakta tersebut memperlihatkan bahwa sebagian perputaran anggaran Hari Jadi Purwakarta terkonsentrasi pada sejumlah penyedia jasa tertentu.
Di sinilah relevansi pertanyaan mengenai “perputaran uang” menjadi semakin nyata.
Ketika pemerintah menyebut sebuah kegiatan berhasil menggerakkan ekonomi, publik perlu mengetahui lebih jauh siapa penerima manfaat terbesar dari anggaran tersebut. Apakah uang itu benar-benar menyebar ke pedagang kecil, UMKM lokal, pekerja harian, penyedia konsumsi, pelaku seni lokal, dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan? Ataukah sebagian besar justru berhenti pada kontraktor acara dan vendor penyelenggara?
Purwakarta Sedang Tumbuh
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan jika melihat kondisi ekonomi Purwakarta saat ini.
Data pembangunan daerah menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Purwakarta atas dasar harga berlaku meningkat dari sekitar Rp82,13 triliun pada 2023 menjadi Rp94,84 triliun pada 2025. Pertumbuhan ekonomi daerah juga mencapai 5,26 persen.
Di sisi lain, realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp12,47 triliun, melampaui target pemerintah daerah. Investasi tersebut terdiri dari Rp9,58 triliun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Rp2,89 triliun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 10.802 orang.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Purwakarta bukan daerah yang sedang mengalami stagnasi ekonomi. Aktivitas ekonomi tumbuh dan investasi terus berdatangan.
Namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan pemerataan kesejahteraan. Kue ekonomi bisa membesar, tetapi bagian yang diterima masyarakat kecil belum tentu ikut membesar.
Dari Ekonomi Acara ke Ekonomi Rakyat
Bagi pedagang kecil, ukuran keberhasilan sebuah perayaan sebenarnya sederhana. Mereka tidak menghitung jumlah panggung atau banyaknya seremoni. Yang mereka rasakan adalah apakah dagangan mereka lebih laku, apakah keuntungan meningkat, dan apakah usaha mereka berkembang setelah acara selesai.
Inilah perbedaan antara ekonomi acara dan ekonomi rakyat.
Ekonomi acara menciptakan lonjakan transaksi jangka pendek. Sementara ekonomi rakyat berbicara tentang manfaat yang bertahan lebih lama: pelanggan baru, omzet yang meningkat, usaha yang berkembang, dan pendapatan yang lebih baik.
Baca juga: Raih UHC Award, Mengapa UHC Kini Dipersoalkan?
Karena itu, ukuran keberhasilan Hari Jadi Purwakarta semestinya tidak berhenti pada jumlah pengunjung atau nilai transaksi selama acara berlangsung. Yang lebih penting adalah transparansi mengenai siapa penerima manfaat terbesar dari hampir Rp2 miliar uang publik yang telah dibelanjakan.
Sebab setelah panggung dibongkar, lampu dimatikan, dan keramaian berlalu, pertanyaan itu akan tetap tinggal:
Apakah hampir Rp1,94 miliar anggaran Hari Jadi Purwakarta benar-benar mengalir ke ekonomi rakyat, atau lebih banyak berputar di antara penyelenggara dan penyedia jasa acara?
Itulah pertanyaan yang layak dijawab oleh pemerintah daerah, bukan sekadar untuk memenuhi rasa ingin tahu publik, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat.
Oleh: Tim Analisis Madilognews