Realisasi PAD Purwakarta 2024 Hanya 35 Persen: BPK Sebut Target Tak Rasional

Madilognews.com – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purwakarta pada tahun anggaran 2024 hanya mencapai 35,10 persen dari target APBD murni. Hal ini diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.

Dalam LHP Nomor 35A/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 21 Mei 2025, BPK menyebut bahwa penyusunan target PAD tidak dilakukan secara rasional dan tidak mempertimbangkan kecenderungan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan kegagalan signifikan dalam pencapaian pendapatan yang telah ditetapkan.

Target Naik, Realisasi Turun

Tren lima tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemkab Purwakarta terus menaikkan target PAD setiap tahunnya, namun realisasinya cenderung menurun. Berikut datanya:

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase Realisasi
2020	Rp469,5 miliar	Rp429,6 miliar	91,50%
2021	Rp582,7 miliar	Rp515,7 miliar	88,51%
2022	Rp695,6 miliar	Rp561,9 miliar	80,78%
2023	Rp788,0 miliar	Rp554,8 miliar	70,41%
2024	Rp761,9 miliar	Rp267,4 miliar	35,10%

*Target berdasarkan APBD murni 2024. Dalam APBD Perubahan, target direvisi menjadi Rp520,5 miliar, namun realisasi tetap rendah.

BPHTB: Target Naik 373%, Realisasi Jauh dari Harapan

BPK mencatat lonjakan target yang tidak rasional pada sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada 2024, target BPHTB ditetapkan sebesar Rp200,8 miliar, naik 373,04% dari realisasi tahun sebelumnya (Rp53,8 miliar). Namun hingga akhir tahun, realisasi hanya mencapai Rp66,6 miliar atau 41,95% dari target perubahan.

BPK menilai bahwa kenaikan target ini tidak didasarkan pada potensi yang terukur.

Sektor Lainnya Juga Gagal Capai Target

Beberapa jenis pendapatan lain juga menunjukkan capaian jauh di bawah target:

Jenis PAD	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Retribusi Pelayanan Pasar	Rp2,02 miliar	Rp1,07 miliar	52,90%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp1,29 miliar	Rp294 juta	22,66%
Jasa Giro Kas Daerah	Rp10 miliar	Rp1,59 miliar	15,89%
Denda PBB-P2	Rp5,15 miliar	Rp872 juta	16,94%
Komisi/Potongan/Bentuk Lain	Rp3,41 miliar	Rp701 ribu	0,02%

BPK: Bertentangan dengan Aturan Keuangan Daerah

BPK menyatakan bahwa penyusunan target PAD yang tidak realistis melanggar ketentuan berikut:

Permendagri No. 77 Tahun 2020, yang mengatur bahwa penyusunan APBD harus berdasarkan perhitungan riil dan ketersediaan anggaran.
Perda Kabupaten Purwakarta No. 6 Tahun 2022, yang mewajibkan pendapatan dianggarkan secara rasional dan terukur.

Kondisi ini dapat memicu risiko serius seperti defisit anggaran dan gangguan terhadap pembiayaan belanja prioritas daerah.

Rekomendasi BPK

Dalam laporannya, BPK memberikan beberapa rekomendasi penting:

Bupati Purwakarta diminta menyusun kebijakan pengetatan anggaran belanja.
TAPD perlu merancang APBD berdasarkan estimasi pendapatan yang realistis dan dapat dicapai.
Kepala BKAD diminta memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan kas dan mencegah penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.

Hingga pemeriksaan selesai dilakukan oleh BPK, belum terdapat tanggapan resmi, dokumen tindak lanjut, maupun kebijakan korektif dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta terhadap temuan ini. Tidak ditemukan adanya langkah nyata dari TAPD atau Sekretaris Daerah untuk memperbaiki metode penyusunan target PAD ke depan.

Sumber:
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024, Nomor 35A/LHP/XVIII.BDG/05/2024, tanggal 21 Mei 2025.