Diskusi bertajuk “Menggugat Nalar Seksisme dalam Lirik Lalaki Langit: Lalanang Bejat” yang digelar Koalisi Perempuan Purwakarta menunjukkan bahwa kritik terhadap karya seni masih menjadi perhatian penting bagi sebagian aktivis perempuan. Mereka menilai sebuah lirik layak dibedah karena dianggap mereproduksi cara pandang yang merendahkan perempuan.
Tidak ada yang salah dengan itu. Mengkritik karya seni adalah bagian dari kebebasan berekspresi sekaligus kebebasan berpendapat.
Baca juga: Ketika Hari Jadi Daerah Berubah Menjadi Festival Belanja Anggaran
Namun, justru karena forum ini mengatasnamakan kepentingan perempuan, muncul pertanyaan yang patut diajukan: mengapa perhatian sebesar ini tidak tampak ketika perempuan berhadapan dengan persoalan yang lahir dari kebijakan publik?
Jika yang diperjuangkan adalah martabat perempuan, bukankah persoalan seperti pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga dugaan penyimpangan dalam program pemerintah memiliki dampak yang jauh lebih nyata daripada sebuah lirik lagu?
Sebuah lagu dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Tetapi kebijakan publik yang buruk dapat mengurangi kualitas hidup ribuan perempuan.
Di sinilah letak paradoksnya. Ruang diskusi dibuka untuk membedah sebuah karya seni, sementara isu-isu kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari perempuan justru tidak memperoleh perhatian yang sama.
Seolah-olah ancaman terbesar bagi perempuan adalah pilihan kata dalam sebuah lagu, bukan keputusan politik yang menentukan akses mereka terhadap hak-hak dasar.
Padahal sejarah gerakan perempuan tidak hanya diisi oleh kritik terhadap bahasa atau simbol. Gerakan perempuan menjadi kuat karena keberaniannya mengoreksi struktur kekuasaan yang melahirkan ketidakadilan. Ketika aktivisme bergeser hanya pada politik simbol, ada risiko substansi perjuangan ikut bergeser.
Tentu saja, forum ini berhak memilih tema diskusinya sendiri. Namun, publik juga berhak mempertanyakan prioritasnya. Sebab, keberpihakan kepada perempuan akan lebih utuh jika tidak hanya kritis terhadap karya seni, tetapi juga konsisten mengawasi kebijakan publik yang secara langsung menentukan kualitas hidup perempuan.
Menggugat lirik adalah hak. Tetapi mengawal kebijakan publik adalah tanggung jawab yang dampaknya jauh lebih besar.
Baca juga: HMI Desak Polisi Usut Transparan Kematian ASN Pemkab Purwakarta Tanpa Intervensi
Jika keberanian hanya muncul saat menghadapi karya seni, tetapi melemah ketika berhadapan dengan persoalan tata kelola pemerintahan, maka kritik yang lahir berisiko kehilangan sasaran.
Sebab, perempuan tidak hanya membutuhkan ruang yang bebas dari narasi yang dianggap seksis, tetapi juga negara yang menghadirkan kebijakan yang adil, bersih, dan berpihak pada kehidupan mereka.
Penulis: Agra D. Raksa
Penulis dan pengamat sosial asal Purwakarta
